jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mendorong sidang-sidang yang dilakukan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ke depan berlangsung terbuka.
Berangkat dari pengalaman kasus Papa Minta Saham yang melibatkan Setya Novanto, dan sidangnya berlangsung terbuka menurut Siti, banyak hal yang terungkap.
BACA JUGA: Medan Sulit, Mayat Ibrohim Digotong Enam Jam
"Ada konteks yang berdampak positif terhadap keterbukaan sidang MKD, masyarakat jadi bisa ikut serta memikirkan negara," kata Siti, menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (18/8).
Selain itu lanjutnya, MKD menjadi partisipatif dan akuntabel. Lembaga apapun, kalau dilaksanakan secara partisipatif dan akuntabel bisa terhindar dari hal yang menyimpang dan dari hal-hal yang sifatnya nepotis. "Semua menjadi gamblang dan lebih fair," tegas dia.
BACA JUGA: Kebanggaan Menpora di HUT ke-71 RI, Sukses Paskibraka dan Emas Olimpiade
Namun Wiwik, sapaan Siti Zuhro, juga meminta MKD tidak melanggar aturan-aturan sendiri. "Kalau mau terbuka, tatib MKD harus diubah dulu, tidak boleh kalau tatibnya menegaskan tertutup kemudian sidang dilakukan terbuka. Kesalahan tidak boleh terus dilakukan dengan menabrak aturan yang ada, apalagi justru jika aturan itu ditabrak oleh pihak yang membuat aturan itu sendiri," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Brigjen Palsu Calo Caba TNI AD Digerebek Dandim
BACA ARTIKEL LAINNYA... 78 Perwira Tinggi TNI Terima Tanda Kehormatan
Redaktur : Tim Redaksi