Siti Zuhro: Pelanggaran HAM Isu Elite, Rakyat Tak Peduli

Kamis, 14 Maret 2019 – 20:04 WIB
Siti Zuhro. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro heran dengan manuver mantan Danjen Kopassus Agum Gumelar dengan mengungkit kasus pelanggaran HAM berat yang diduga melibatkan calon presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, tidak fair isu tersebut digulirkan yang menyerang Prabowo.

"Ketika Prabowo muncul sebagai capres, mulai lagi. Kambuhan itu (isu pelanggaran HAM berat Prabowo). Jadi, menurut saya, enggak fair. Sangat tidak fair. Sama seperti halnya ketika memperkarakan Jokowi adalah (keturunan) PKI. Sangat tidak fair," kata Siti ditemui dalam sebuah acara dialog di Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

BACA JUGA: PSI Butuh Perhatian

Terlebih lagi, kata Siti, isu pelanggaran HAM yang melibatkan Prabowo ini tidak digulirkan pada 2009. Kala itu, Prabowo menjadi cawapres berdampingan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Di pemilu 2009, tidak muncul itu. Sebab Prabowo kan dwitunggal, dia berpasangan dengan Bu Mega. Enggak muncul itu," ungkap dia.

BACA JUGA: Anak Buah Prabowo: Keluarga Korban Penculikan Seharusnya Tolak Jokowi

BACA JUGA: Anak Buah Prabowo: Keluarga Korban Penculikan Seharusnya Tolak Jokowi

Dia berharap, isu pemilihan presiden menyinggung hal substansial dan tidak membahas tentang pelanggaran HAM berat masa lalu. Kontestan pilpres perlu membahas hal-hal yang berkaitan langsung dengan rakyat.

BACA JUGA: Agum Gumelar Dinilai Sedang Tunjukkan Mosi Tidak Percaya ke KPU

"Jangan berwacana yang itu, bukan jadi aspirasi masyarakat. Enggak ada yang beli. Kalau antar elite silakan, tetapi kan ini untuk masyarakat yang pilih. Rakyat yang punya kedaulatan memilih," pungkas dia.

Sebelumnya, beredar video Agum Gumelar itu salah satunya diunggah oleh Ulin Ni'am Yusron, Selasa (12/3) kemarin.

Dalam video itu, Agum awalnya menjelaskan mengenai struktur anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diisi oleh perwira TNI bintang tiga. Agum membeberkan, tugas DKP yakni memeriksa kasus pelanggaran HAM tahun 1998 yang melibatkan perwira tinggi militer

"Berjalanlah DKP, bekerjalah DKP, sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto, periksa. Hasil pemeriksaan mendalam, ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia melakukan pelanggaran HAM yang berat," jelas Agum. (mg10/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri: Masa Jokowi Berantem Sama Prabowo? 


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler