jpnn.com, JAKARTA - Kasus SK Bupati terkait pertambangan di daerah hanya bisa diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Selain PTUN tidak bisa memutus masalah SK Bupati tersebut. Oleh karena itu, serahkan ke PTUN untuk memutus perkara tersebut.
BACA JUGA: KPK dan DLHK Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Lombok Barat
“Pengadilan Negeri (PN) tidak bisa memutus SK Bupati tersebut, sehingga SK Bupati itu hanya bisa ditangani dan diputus oleh TUN. Jadi, hanya TUN yang bisa putuskan apakah SK Bupati itu melanggar UU Minerba atau tidak,” ujar Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Dr Hibnu Nugroho, Senin (7/10/2024).
Menurut Hibnu Nugroho, hanya TUN yang bisa memutuskan bersalah tidaknya atau melanggar tidaknya SK Bupati itu terhadap UU Minerba.
BACA JUGA: Pasangan Calon Bupati ini Berani Menolak Eksploitasi Tambang Emas
“Kalau pemgadilan tidak bisa. Hanya TUN yang bisa putus,” ujarnya.
Sebelumnya pada awal tahun 2024 ini, Centre for Local and Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) telah mengadakan eksaminasi kasasi MA atas perkara yang menjerat Mradabi H Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu.
BACA JUGA: Warga Telaga Raya Duduki Lokasi Tambang di Buton Tengah, Tuntut Ganti Rugi Lahan
Setidaknya dari sepuluh eksaminator yang hadir menyimpulkan perbuatan Mardani Maming yang mengeluarkan SK Bupati Nomor 296/2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dari PT BKPL kepada PT PCN, tidak melanggar aturan.
Salah satu eksaminator sekaligus editor Mahrus Ali menilai norma pasal 93 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba itu ditujukan kepada pemegang IUP, bukan pada jabatan Bupati.
"Sepanjang syarat dalam ketentuan tersebut terpenuhi, maka peralihan IUP diperbolehkan," kata pengajar Hukum Pidana FH UII itu.
Guru Besar Hukum Administrasi Negara FH UII Ridwan mengatakan permohonan peralihan IUP-OP itu tidak perlu melampirkan syarat administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial.
Pasalnya, persyaratan tersebut melekat pada izin yang telah dialihkan.
Dosen Departemen Hukum Bisnis FH UGM Karina Dwi Nugrahati Putri mengatkan jika dapat dibuktikan bahwa penerimaan uang oleh PT TSP dan PT PAR murni berasal dari keuntungan pengoperasian pelabuhan PT ATU berdasar perjanjian yang sah, maka asumsi bahwa penerimaan tersebut berkaitan dengan peralihan IUP-OP melalui SK Bupati menjadi tidak berdasar.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari