SKB jadi UU Bukan Solusi

Senin, 07 Februari 2011 – 21:35 WIB

JAKARTA - Wakil Ketua DPR, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Anis Matta meminta pemerintah bersikap tegas dalam menyelesaikan konflik sosial keagamaan yang berulang kali terjadi di IndonesiaIni terkait  kasus penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Minggu (6/2).

"Kejadian seperti ini sudah terjadi berulang kali dan DPR tidak melihat adanya upaya pencegahan yang sistematis dari pemerintah

BACA JUGA: Menakertrans: Pengurusan Exit Permit TKI Overstayer Dipercepat

Oleh karena itu, DPR masih menunggu bagaimana pemerintah mendudukan masalah ini, sehingga DPR bisa memutuskan sikap yang akan diambil," tegas Anis Matta, di gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Senin (7/2).

Dijelaskannya, ada dua sisi yang harus diakomodasi
Pertama soal keputusan pemerintah melalui SKB tiga menteri, di sisi lain ada FPI yang juga meminta agar Ahmadiyah dibubarkan

BACA JUGA: Polisi Didesak Usut Tayangan

"Pemerintah harus menunjukkan sikap terlebih dahulu, sebelum DPR menyikapi," ujar Anis, yang juga Sekjen PKS itu.

Dia menyatakan, untuk menyelesaikan kasus ini, bukan hanya mengubah SKB menjadi undang-undang, tapi juga masalah penerapan hukum secara tegas
Sebab, akar masalahnya adalah kasus yang berulang-ulang, dan terjadi dimana-mana, bukan hanya satu tempat tetapi juga di berbagai tempat.

"Tindak kekerasan yang dilatari oleh agama atau aliran bahkan oleh soal lainnya sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh siapa saja

BACA JUGA: Aset Century di Swiss Sulit Ditarik

Jika negara tidak hadir secara tegas, pelanggaran seperti ini bisa terjadi terus-menerus, bukan hanya atas nama agama, tapi atas nama apapun juga," tegas Anis," pungkasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menbudpar Tak Rela Taman Komodo Dicoret


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler