jpnn.com - JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah memiliki wadah guna menampung pengaduan tindak pidana korupsi.
"Kami telah memiliki wadah untuk menampung pengaduan stakeholders terhadap kejadian atau potensi terjadinya korupsi, suap dan praktek kecurangan lain," tutur Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko di Jakarta, Rabu (4/9).
BACA JUGA: Hotma Ogah Komentari Vonis Djoko
Pembentukan wadah pengaduan ini dinilai sebagai langkah yang tepat di tengah guncangan masalah yang mendera SKK Migas, dengan tertangkapnya Rudi Rubiandini terkait dugaan kasus suap migas.
Maka itu, menurut Johanes langkah ini merupakan momentum yang tepat guna mencipatakan sebuah institusi kredibel.
BACA JUGA: BPK: Kerugian Negara Hambalang Rp 463,66 Miliar
"Kami ingin wujudkan SKK Migas dan industri hulu migas yang bersih dan bebas KKN," harapnya.
Lebih lanjut dia juga meminta dukungan dari semua pihak agar upaya bersih-bersih di tubuh SKK Migas ke depan semakin terwujud.
BACA JUGA: Kepala BPK Sambangi KPK Bicarakan Hambalang
"Upaya pembenahan ini akan berhasil dengan dukungan semua pihak. Para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ataupun stakeholders lain juga harus ikut menjaga agar pekerja SKK Migas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Jangan justru memberikan iming-iming yang bisa menggoda. Ini adalah tanggung jawab kita bersama," pungkasnya. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pejabat BI Diperiksa Bersama Robert Tantular
Redaktur : Tim Redaksi