jpnn.com, MALANG - Dinas Pendidikan Kota Malang memberi kelonggaran kepada SMP swasta untuk membuka masa pendaftaran PPDB (penerimaan peserta dirik baru) 2019 sampai pagu di masing-masing sekolah swasta tercukupi. Karena sampai jelang Lebaran 2019, dari data dinas pendidikan, baru 10 persen dari 72 sekolah swasta yang pagunya sudah terisi.
Mayoritas sekolah favorit yang siswanya sudah banyak. Sementara yang lain masih kekurangan siswa. Padahal, kurang beberapa minggu lagi pelaksanaan tahun pelajaran baru 2019/2020 dimulai.
BACA JUGA: Reuni Masih Mendominasi Kunjungan Wisatawan
Sesuai data Disdik Kota Malang, SMP swasta yang pasti terisi pagunya lagi-lagi disabet sekolah swasta terfavorit di Kota Malang. Seperti SMP Islam Sabilillah, SMP Charis, SMP Bahrul Maghfiroh, dan SMP Al-Ya’lu.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra Zubaidah menyatakan, beberapa sekolah terbaik justru sudah penuh pagunya di awal. ”Karena saat ini kami melakukan pendataan sekolah mana saja yang masih buka pagunya. Itu nanti, kami infokan ke wali murid,” jawab dia.
BACA JUGA: Ombudsman Pastikan Awasi Proses PPDB 2019 Berjalan Lancar Tanpa Pungli
BACA JUGA: Pemerintah Akan Carikan Solusi untuk Calon Siswa Tak Lolos Seleksi PPDB
Minimnya sekolah swasta yang sudah memenuhi pagu cukup memprihatinkan. Padahal, dari data disdik sendiri jumlah lulusan SD dan daya tampung SMP negeri dan swasta cukup memadai. Jumlah lulusannya mencapai sekitar 14 ribu, sementara daya tampungnya mencapai 15 ribu.
BACA JUGA: PPDB Sistem Zonasi Diyakini Bisa Kurangi Jumlah Pelajar Gunakan Kendaraan
”Beberapa sekolah ada yang isinya baru tujuh siswa, baru delapan. Jadi, saya minta buka (waktu pendaftaran) agak panjang pun tidak apa-apa,” ujar dia. Sempat beberapa waktu lalu beberapa orang tua yang gagal menyekolahkan putra-putri mereka di negeri melakukan protes di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Rata-rata, para wali murid enggan masuk swasta bukan karena sarana dan prasarana yang tidak memadai. Namun karena biaya yang ditawarkan SMP swasta dari tahun ke tahun kian mahal.
”Mengapa zonasi dinaikkan 90 persen? Supaya menguntungkan swasta juga. Cuma, saat diterapkan ya ada protes itu tadi, makanya tahun ini anggaran negeri kami hentikan,” kata mantan kepala dinas sosial ini.
Khusus tahun ini, dana untuk sekolah swasta akan ditingkatkan hingga Rp 48 miliar. Termasuk bantuan operasional siswa daerah (bosda) untuk sekolah swasta bisa dicairkan maksimal 10 hari sejak diumumkan.
Selama proses pendaftaran siswa baru, dia meminta sekolah-sekolah swasta jangan melakukan pungutan terlalu besar. Minimal, jika ada siswa tidak mampu yang mendaftar bisa digratiskan atau ada kesepakatan tersendiri.
BACA JUGA: PPDB Sistem Zonasi Diyakini Bisa Kurangi Jumlah Pelajar Gunakan Kendaraan
”Jadi, semisal sekolahnya juga butuh pendanaan lebih, bisa melakukan pungutan tapi harus sesuai kemampuan orang tua. Ya wali muridnya ditanya, mampunya berapa. Jangan diputusi langsung,” jawab dia.
Mengantisipasi hal tersebut, selain meminta kesediaan SMP swasta membantu siswa tidak mampu, dirinya meminta seluruh sekolah negeri dan swasta tetap menjalankan infak Rp 1.000 per hari. (san/c1/abm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siap - Siap, PPDB SMA-SMK Jalur Prestasi Mulai 11 Juni
Redaktur & Reporter : Soetomo