jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi angkat bicara soal mulai ramainya sejumlah pihak yang menyoal pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia di Bali, 8-14 Oktober.
Dari pengamat hingga beberapa anggota DPR menilai acara IMF adalah bentuk pemborosan anggaran negara di saat NTB dan Sulteng berduka karena bencana.
BACA JUGA: Simak Kata Direktur IMF soal Acara Tahunan, Jokowi dan Gempa
"Di tengah upaya pemulihan Sulawesi Tengah dan Lombok yang baru dilanda bencana, kami tetap mempersiapkan dengan sungguh-sungguh penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali yang berlangsung 8-14 Oktober 2018 ini," tutur Jokowi di Instagram, pada akun jokowi.
Menurut dia, pertemuan akbar IMF dan Bank Dunia itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk membangun citra positif Indonesia. Beragam keunggulan yang dimiliki Indonesia, promosi investasi, dan tujuan wisata menarik, dapat ditunjukkan di ajang ini.
BACA JUGA: Jokowi Ingin Penggunaan Dana Desa Diperluas
"Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk penyelenggaraan acara ini sebagian besar untuk perbaikan dan menunjang infrastruktur di Bali selaku tuan rumah, dari memperluas apron di Bandara Bali, membuat terowongan di persimpangan yang ada di Bali sehingga tidak macet, dan lain-lain. Setelah acara ini, semua masih akan digunakan. Ini bukan sesuatu yang hilang," sebut Jokowi.
"Semula, kita perkirakan akan hadir sekitar 19.000 orang dari seluruh dunia. Tapi laporan yang saya terima menyebutkan, partisipan yang akan hadir sekitar 34.000 orang! Inilah Rapat Tahunan IMF-Bank Dunia terbesar sepanjang sejarah," imbuhnya.
BACA JUGA: Jokowi Singgung Rendahnya Inovasi dan Paten Peneliti
Sebelumnya, Direktur IMF Christine Lagarde juga menyebutkan akan sangat disayangkan andai pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia ini dibatalkan.
Lagarde menjelaskan, tiga tahun lalu, ketika memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi penyelenggara Pertemuan Tahunan IMF 2018, tidak dibayangkan akan terjadi bencana alam seperti yang terjadi di NTB dan Sulawesi Tengah.
"Apa yang kami ketahui adalah bahwa Indonesia akan menjadi tempat terbaik untuk menyelenggarakan kegiatan tahunan kami," katanya.
Karena itulah, ketika bencana alam terjadi, sambungnya, dia dan pejabat di IMF berdiskusi soal bagaimana IMF bisa membantu Indonesia dalam menghadapi bencana ini.
"Membatalkan rapat bukan merupakan pilihan karena itu akan menjadi pemborosan sumber daya yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir, dan kehilangan kesempatan besar untuk memamerkan Indonesia ke dunia dan menciptakan peluang dan pekerjaan," katanya.
"Pinjaman IMF juga bukan pilihan karena ekonomi Indonesia tidak membutuhkannya. Itu sudah dikelola dengan sangat baik oleh Presiden Jokowi, Gubernur Perry, Menteri Sri Mulyani dan Menteri Luhut beserta rekan-rekan mereka," tutur Lagarde. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PSI Mencatat Prabowo Tiga Kali Gunakan Data Palsu
Redaktur & Reporter : Adek