Soal BPJS Kesehatan Haram, Jokowi Minta Ini

Jumat, 31 Juli 2015 – 16:52 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan BPJS Kesehatan  melakukan dialog dengan MUI. Instruksi itu disampaikan menyusul fatwa MUI yang menyebut BPJS Kesehatan haram.

"Presiden memerintahkan kedua pejabat untuk segera melakukan dialog. Sesegera mungkin. MUI minta minggu depan," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di kantor kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7). 

BACA JUGA: 8 Bulan Berkuasa, Jokowi-JK Sudah Utang Rp859 T

Menurut Andi, BPJS Kesehatan dan Menkes sudah lebih dulu melakukan pertemuan membahas masalah itu.

Pertemuan selanjutnya dengan MUI akan dijadwalkan setelah lembaga itu mengikuti Muktamar NU dan Muhammadiyah.

BACA JUGA: Pejabat Kemendag jadi TSK Suap Dwelling Time, RJ Lino: Ha Ha Ha

"Kami masih menunggu dialog, setelah itu Menteri Kesehatan dan kepala BPJS akan lapor ke presiden," imbuhnya.

Pemerintah, tutur Andi, menunggu titik temu dan solusi dari pertemuan itu. Ia belum memberikan kepastian apakah pemerintah akan mengevaluasi sistem di BPJS Kesehatan setelah pertemuan itu dilaksanakan. (flo/jpnn)

BACA JUGA: Saya Otto Cornelis Kaligis, Diculik dan Dibiarkan Mati Pelan-Pelan

BACA ARTIKEL LAINNYA... Keluarkan Sprindik, Kejagung Kebut Kasus Bansos Sumut


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler