jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma’ruf Amin, Anas Nasikhin menilai wacana debat antara Adian Napitupulu dengan Erick Thohir soal BUMN tidak perlu terjadi.
Hal ini disampaikan Anas merespons suara netizen yang mendorong adanya #DebatAdianVsErick secara terbuka dan buka-bukaan soal BUMN, pekan lalu.
BACA JUGA: 6Â Pelajar Bersimpuh Meminta Maaf kepada Orang Tua di Kantor Polisi, Ternyata Ini Penyebabnya
Hal ini buntut dari tulisan Adian yang mengkritik pengelolaan perusahaan pelat merah yang sedang dilakukan Erick selaku menteri BUMN.
“Enggak perlu itu (debat-red). Enggak level,” kata Anas di Jakarta, Senin (6/7).
BACA JUGA: Wamen Adian dan Erick Thohir jadi Trending Topic
Menurutnya, ketika di TKN, Erick Thohir merupakan ketuanya, sedangkan Adian salah satu jubir di tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin tersebut sehingga posisinya ibarat pimpinan dan anak buah.
Selain itu, Anas juga memandang bahwa konten yang dibicarakan Adian merupakan persoalan lama yang telah tuntas dibahas di internal TKN waktu itu.
BACA JUGA: Pasangan Selingkuh yang Digerebek di Kamar Hotel Ditetapkan jadi Tersangka
Beberapa konten itu juga sudah dijadikan sebagai bahan kampanye terbuka Jokowi - Amin dan terbukti mampu mematahkan logika yang ketika debat disampaikan pesaingnya Prabowo-Sandi. Di antaranya masalah utang luar negeri.
"Saat ini utang Indonesia merupakan terkecil kedua di Asean, tetapi mampu membangun infrastruktur di seluruh Indonesia," ucap Anas.
Pihaknya menegaskan bahwa persoalan utang ini merupakan isu lama pada saat Pilpres yang dimunculkan oleh lawan politik Jokowi, namun dengan lugas dijawab oleh jubir-jubirnya masa itu.
“Bang Adian tahu itu. Jadi kalau sekarang tiba-tiba dia gunakan isu ini buat nyerang Pak Erick kan gol bunuh diri itu namanya," tukas Anas.
Dia menyarankan ada baiknya Adian yang kini menjadi Anggota DPR RI bantu berpikir bagaimana mengejawantahkan gagasan menyelesaikan persoalan utang yang sudah dirumuskan saat kampanye yang lalu. Hal tersebut menurutnya jauh lebih produktif.
Merespons pendapat tentang munculnya kembali isu dwi fungsi ABRI saat ada sejumlah personel TNI/ Polri masuk ke jajaran direksi maupun komisaris BUMN, aktivis NU menilai anggapan itu tidak relevan.
BACA JUGA: Perampok Bersenpi Jarah Toko Emas Sinar Gemilang di Siang Bolong
"Terlalu jauh itu. Terlalu dipaksakan," tandasnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam