jpnn.com - BALIKPAPAN - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti dugaan pungutan liar atau pungli di Rumah Tahanan KPK.
Apalagi ini terjadi di tubuh lembaga pemberantasan korupsi, yakni KPK.
BACA JUGA: Temukan Unsur Pidana, Polda Metro Jaya Menaikkan Kasus Dugaan Dokumen KPK Bocor ke Penyidikan
“Hal itu harus dibuka ke publik dan setelah itu ditindaklanjuti secara hukum karena pungli itu adalah tindak pidana,” kata Mahfud seusai berbicara dalam Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakkumdu Pemilu) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (20/6).
Menurut data yang dipegang Dewan Pengawas KPK, dugaan pungli tersebut mencapai Rp 4 miliar.
BACA JUGA: Bagaimana Kondisi Lukas dalam Rutan KPK? Ternyata
Namun demikian, Mahfud mengakui sejauh ini belum mengetahui detail kasus tersebut. Mahfud masih menunggu pengumuman hasil penyelidikan.
Menurut Mahfud, jika pungli tersebut melibatkan dana yang cukup besar, maka bisa disebut atau dikategorikan sebagai tindak pidana penyuapan.
BACA JUGA: KPK Dalami Dugaan Suap Izin Usaha Tambang Pengusaha ke Pejabat ESDM
“Saya belum tahu apakah pungli atau penyuapan. Dalam korupsi ada tujuh macam perbuatan, yaitu mulai dari mark up (menaikkan harga), mark down (menurunkan harga), pemalsuan dokumen, pemerasan dan sebagainya. Yang paling ringan itu biasanya pungli,” papar Mahfud.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan pungli adalah korupsi karena perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak sah.
Pada jerat hukumnya, pungli dan korupsi menggunakan pasal dakwaan yang sama.
“Antara pungli dan korupsi itu pasal dakwaannya di dalam hukum sama, cuma biasanya ringan dan biasanya diselesaikan secara administratif kalau hanya kecil-kecilan,” pungkas Mahfud MD. (antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi