jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyoroti soal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membuka kembali ekspor pasir laut. Dia menegaskan menolak terhadap kebijakan tersebut.
Melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, Pemerintah mengizinkan dilakukannya ekspor pasir laut.
BACA JUGA: Komisi VII DPR RI Evaluasi Aturan Larangan Ekspor Pasir Laut di Batam
Dia menilai, kebijakan ini akan menimbulkan kerugian besar untuk Indonesia. "Kami berharap, keputusan ini dapat ditinjau kembali karena berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan. Akibatnya bisa berdampak lebih luas terhadap banyak sektor," ungkap Syarief Hasan.
Dia melanjutkan, perubahan iklim akan diperparah dengan kebijakan tersebut. Menurut dia, penyedotan pasir laut secara besar-besar dan mengekspor pasir laut bisa semakin memperparah climate change atau perubahan iklim yang sudah di depan mata.
BACA JUGA: Menteri Susi Tegaskan Pemerintah Larang Ekspor Pasir Laut
"Ini sungguh sangat berbahaya," Tegas Syarief Hasan.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi. Selama ini di berbagai forum internasional, kata dia, Jokowi selalu menyuarakan soal perubahan iklim yang menjadi ancaman besar terhadap pembangunan global.
BACA JUGA: Jokowi Tunjuk Janedjri M Gaffar jadi Plt Sekjen MPR RI, Bamsoet Sampaikan Hal Ini
"Namun, nyatanya Presiden Jokowi meneken peraturan yang memperparah perubahan iklim," tutur dia.
Dia memaparkan bahaya penambangan pasir laut. Dia mengatakan penambangan pasir laut, termasuk untuk tujuan ekspor dapat menyebabkan peningkatan abrasi dan erosi pesisir pantai.
"Ini juga menurunkan kualitas lingkungan serta menyebabkan pencemaran laut yang masif," ungkap Syarief Hasan.
Dia mendesak pemerintah untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk melakukan pembangunan berwawasan lingkungan dan menggunakan kekayaan alam dengan tetap memperhatikan lingkungan.
"Kebijakan ekspor pasir laut menunjukkan ketidakpedulian Pemerintah terhadap kondisi lingkungan," katanya.
Senior Partai Demokrat ini juga mengingatkan potensi kerusakan jangka panjang. Ekspor pasir laut akan menimbulkan kerusakan alam.
"Pengerukan pasir laut yang berlebihan juga menyebabkan hilang, rusak, atau berpindahnya spesies yang ada di laut dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat, khususnya yang menggantungkan kehidupannya di laut," pungkas Syarief Hasan. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpin Rapim MPR RI, Bamsoet Dorong Badan Pengkajian Selesaikan 3 Hal Penting Ini
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian