jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai bahwa Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly telah melakukan abuse of power atas keputusannya menerbitkan surat yang mengakui keabsahan Golkar hasil Munas Ancol, pimpinan Agung Laksono. Keputusan ini menurutnya akan merugikan pemerintah sendiri.
Menurut Fadli, apa yang dilakukan oleh Menkum HAM jelas-jelas keputusan politik bukan keputusan hukum. Apalagi, Menkum HAM punya standar ganda karena ada perlakuan berbeda antara dua partai yang berkonflik, yakni PPP dan Golkar.
BACA JUGA: Istana pun Tak Tahu Jadwal Eksekusi Duo Bali Nine cs
“Ini menodai dan menginjak-injak demokrasi kita. Ini adalah salah satu tanda pemerintahan yang otoriter, persis yang dilakukan di zaman dulu ketika PDI dipecah belah dan partai dipecah belah untuk kepentingan politik pemerintah dan ini akan merugikan pemeritah sendiri," katanya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/3).
Politikus yang kini menjabat Wakil Ketua DPR ini mengaku sudah melihat gejala keberpihakan pemerintah sejak awal, terutama ketika Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdjiatno ikut campur mengurusi tempat dan tanggal Munas Bali.
BACA JUGA: Sttt...yang ini Bukan Kebijakan Ibu Susi, Kapal Nelayan Dibakar di Perairan
Karenanya Fadli yakin keputusan pemerintah ini akan merugikan pemerintah sendiri. Sebab, pemerintah tidak becus mengurus politik dan tidak becus mengurus masalah ekonomi. "Nah pemerintahan macam ini tidak akan bisa me-manage apa yang jadi cita-citanya ke depan," tegasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: PAN Cabut, Hak Angket Masih Kuat
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Jenis Batu Akik Ini Disematkan ke Jari Anies Baswedan
Redaktur : Tim Redaksi