jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) jujur kepada rakyat terkait kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang baru saja dirilis, karena menuai protes dari masyarakat.
Heri menilai reaksi publik itu muncul karena penetapan harga pemerintah sering tidak konsisten, tidak relevan, dan seperti ada yang ditutup-tutupi. Apalagi saat ini harga minyak mentah terus turun hingga menyentuh USD37 per barrel. Akan tetapi harga BBM masih tetap mahal.
BACA JUGA: 2016, Ini yang Dicemaskan Pelaku Usaha
"Pemerintah harus jujur ke publik kalau memang harga BBM yang lebih tinggi itu disebabkan oleh inefisiensi yang terjadi di Pertamina, karena minimnya fasilitas kilang dan penyulingan sehingga Pertamina mesti impor BBM atau ditambah dengan kepentingan lain dari segelintir kelompok yang turut mengorbankan rakyat. Jangan ditutup-tutupi," kata Heri, Munggu (27/12).
Politikus Gerindra itu menilai dengan kebijakan harga seperti sekarang, maka tidak salah jika muncul dugaan bahwa pemerintah cenderung melepas kebijakan energi kepada mekanisme pasar yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33.
BACA JUGA: Harga Premium Rp 6.250 per Liter jika...
Karenanya, Heri meminta sebelum menetapkan harga baru, pemerintah harus menjelaskan sedetil mungkin ke publik mengenai rumusan penetapan harga BBM yang selama ini dipakai pemerintah.
"Penjelasan itu harus mampu menjawab pertanyaan, mengapa harga jual premium (RON 88) milik Pertamina bisa lebih tinggi dari harga RON 97 milik Malaysia yang kualitasnya jauh lebih baik," pungkas Heri.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Prediksi Puncak Angkutan Natal Melebihi Target
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waduh, Investasi Rp 87 miliar Bakal Berhenti, Ada Apa?
Redaktur : Tim Redaksi