jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyinggung nama mantan Ketua MPR Harmoko ketika berbicara isu penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan elite politik.
Dia menyebut pihak yang terus menghidupkan isu penundaan pemilu demi mendorong Presiden Joko Widodo memperpanjang jabatan hingga periode ketiga.
BACA JUGA: Gus Jazil: Kalau Pak Luhut Baik Hati, Bagilah Datanya ke Kami
"Jangan-jangan ada Harmoko kedua, big mouth juga dari omong kosong. Jangan-jangan ini ada Harmoko kedua ini, yang enggak perlu saya sebut, diraba-raba aja kayaknya," kata Masinton ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
Harmoko pada 1997 pernah menyampaikan laporan kepada Soeharto bahwa rakyat menghendaki pria kelahiran Bantul, Yogyakarta itu tetap menjadi Presiden RI.
BACA JUGA: AHY Sebut Penundaan Pemilu Pemufakatan Jahat untuk Melanggengkan Kekuasaan
Dia berharap Jokowi tidak terjebak dengan narasi dari elite seperti yang dilakukan Harmoko.
Selanjutnya, menggiring kepala negara ke penambahan jabatan Presiden RI.
BACA JUGA: Demokrat kepada Jokowi: Kasih Kesempatan Kaum Muda Memimpin Negeri Ini
"Semoga saya singgung lagi, tidak terjebak dengan menteri ala Harmoko jilid dua," beber Masinton.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku menyimpan data yang menyatakan rakyat tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Politikus Partai Golkar itu mengeklaim banyak rakyat yang menginginkan urusan ekonomi lebih diperhatikan pemerintah era Joko Widodo (Jokowi).
Rakyat, kata Luhut, tidak ingin pelaksanaan politik memunculkan kegaduhan dan pembelahan, seperti peristiwa Pemilu 2019.
Pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan pada 2019 kala itu menghasilkan beragam istilah untuk menggambarkan kubu politik tertentu, seperti kecebong, kampret, dan kadrun.
"Kalau menengah bawah pokoknya pengen tenang, bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin," kata Luhut dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube akun Deddy Corbuzier.
Luhut mengungkapkan data yang dikantonginya juga menyebut rakyat Indonesia saat ini merasa dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19.
Rakyat kemudian tidak sudi anggaran Rp 110 triliun dihamburkan demi menyelenggarakan Pemilu 2024 yang digelar secara serentak.
Alumnus Akabri 1970 itu, bahkan mengeklaim rakyat yang tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024 itu berasal dari beberapa parpol.
"Nah, ini ceruk orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada yang di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, PKB, Golkar, kan, di mana-mana ceruk ini. Ya, nanti dilihat mana yang mau dengar suara kami," beber Luhut. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dasco Ungkap Agenda Pertemuan Anggota KPU-Bawaslu Terpilih dengan Cak Imin
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan