jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid berharap Mengko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bisa berbagi soal data yang menyatakan mayoritas rakyat tidak tertarik dengan Pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan politikus yang beken disapa dengan panggilan Gus Jazil, merespons klaim Luhut Binsar yang punya big data.
BACA JUGA: AHY Sebut Penundaan Pemilu Pemufakatan Jahat untuk Melanggengkan Kekuasaan
"Kalau Pak Luhut baik hati, ya, bagilah ke kami datanya," ucap Gus Jazil ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (15/3).
Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, data milik Luhut bisa saja dipakai pihaknya sebagai referensi. Terlebih lagi, PKB menjadi partai yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
BACA JUGA: Soal Penundaan Pemilu, Gus Jazil Mengungkit Peristiwa 1999
"Kalau data itu ada dan itu bisa sekiranya diakses oleh kami, Fraksi di MPR, ya, dengan senang hati, supaya menjadi bagian untuk melengkapi pertimbangan kami untuk bahan penundaan pemilu," tuturnya.
Dia mengatakan bahwa penggunaan data sebenarnya penting guna memperkuat argumentasi. Terlebih lagi, kebijakan politik di beberapa sektor, seperti bisnis, pariwisata, dan kesehatan selalu berdasarkan data.
BACA JUGA: Soal Penundaan Pemilu, Masinton PDIP Singgung Menteri Jokowi
"Nah, sekarang bagi PKB, big data itu penting juga ternyata digunakan sebagai salah satu referensi," ujar Gus Jazil.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku punya data yang menyatakan rakyat tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Politikus Partai Golkar itu mengeklaim banyak rakyat yang menginginkan urusan ekonomi lebih diperhatikan pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Luhut mengeklaim rakyat tidak ingin pelaksanaan politik memunculkan kegaduhan dan pembelahan seperti peristiwa Pemilu 2019.
Pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan pada 2019 kala itu menghasilkan beragam istilah untuk menggambarkan kubu politik tertentu seperti kecebong, kampret, dan kadrun.
"Kalau di bawah menengah bawah ini itu pokoknya pengen tenang, bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin," kata Luhut dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube akun Deddy Corbuzier.
BACA JUGA: PA 212 Heran Jokowi Pilih Gaungkan Ritual Ketimbang Doa Bersama di IKN Nusantara
Luhut mengungkapkan bahwa data yang dikantonginya juga menyebut rakyat Indonesia saat ini merasa dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19.
Rakyat kemudian tidak sudi anggaran ratusan triliun dihamburkan demi menyelenggarakan Pemilu 2024 yang digelar secara serentak.
"Itu bilang, kita (rakyat, red) mau habisin Rp 110 triliun lebih untuk memilih, ini keadaan begini, buat apa, sih? Rp 110 triliun untuk Pilpres dengan Pilkada, kan, serentak. Nah, itu rakyat yang bicara," beber Luhut.
BACA JUGA: Gaji Dipotong, Guru Honorer Ini Sudah Lapor kepada Bobby Nasution, tetapi
Alumnus Akabri 1970 itu bahkan mengeklaim rakyat yang tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024 itu berasal dari beberapa parpol.
"Nah, ini ceruk orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada yang di Partai Gerindra, ada yang di PDIP ada yang di PKB, Golkar, kan, di mana-mana ceruk ini. Ya, nanti dilihat mana yang mau dengar suara kami," ujar Luhut. (ast/fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dukungan Cak Imin Jadi Capres 2024 Terus Mengalir di Surabaya dan Sidoarjo
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan