jpnn.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) menyatakan kesiapannya bersikap kooperatif dan terbuka dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang mengusut dugaan rasuah dalam pengadaan lahan di sekitar Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahun Anggaran 2018-2020.
Pernyataan tersebut Hal ini disampaikan EVP Sekretaris PT Hutama Karya (Persero) Adjib Al Hakim melalui siaran pers kepada JPNN.com guna menaggapi pemberitaan tentang pemeriksaan terhadap salah satu petingginya yang dipanggil KPK pada Selasa (7/1/2025).
BACA JUGA: Geledah 2 Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Menyita Sejumlah Barang Ini
Adjib membantah pemberitaan yang menyebut Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto mangkir dari panggilan KPK.
Menurut Adjib, orang nomor 1 di Hutama Karya itu langsung memenuhi panggilan pemeriksaan sebagaimana jadwal dari KPK.
BACA JUGA: Kasus Dana Hibah Jatim, KPK Periksa Anggota DPR Fraksi Gerindra Ini
"Direktur Utama Hutama Karya telah memenuhi pemanggilan tersebut dalam rangka proses penyelidikan pada Selasa (7/1) pukul 13.20 dan selesai pada pukul 15.30," ujar Adjib melalui siaran pers ke redaksi JPNN.com pada Rabu (8/1/2025).
Selain itu, PT Hutama Karya juga mengeklaim akan mendukung program bersih-bersih yang digalakkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir di semua perusahaan pelat merah.
BACA JUGA: Sebut KPK Tak Temukan Apa-Apa di Rumah Hasto, Pengacara: Sebenarnya Apa yang Dicari?
Oleh karena itu, BUMN bidang konstruksi itu pun akan terbuka kepada KPK yang mengusut kasus korupsi proyek tol Trans Sumatera.
"Hutama Karya berkomitmen untuk memenuhi setiap tahapan pemeriksaan yang berjalan, serta transparan dalam proses penyidikan kasus ini. Hutama Karya memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses bisnisnya," bunyi pesan tersebut.
Sebelumnya Budi Harto dikabarkan mangkir dari panggilan penyidik KPK. Sedianya, Budi Harto diperiksa dalam kasus korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahun Anggaran 2018-2020.
KPK juga memanggil staf admin dan keuangan PT Sanitarindo Tangsel Jaya (STJ) Aliani Febriyanti juga mangkir dari pemeriksaan di kasus yang sama.
"Saksi meminta penjadwalan ulang," ujar Jubir KPK Tessa Mahardhika, Selasa (7/1).
Menurut Tessa, penyidik KPK tengah mendalami ihwal terjadinya rasuah dalam proyek pengadaan lahan untuk JTTS.
"Penyidik mendalami terkait dengan proses transaksi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahun Anggaran 2018-2020 serta prosedur pengeluaran uang di PT HK untuk pengadaan lahan tersebut," kata Tessa.
Sejauh ini KPK sudah menyita 54 bidang tanah yang diyakini terkait perkara ini. Nilai aset itu ditaksir seharga Rp150 miliar.
KPK mengumumkan penyidikan baru. Tindakan rasuah yang diusut berkaitan dengan proyek pengadaan lahan untuk pembangunan Tol Trans Sumatra yang dilaksanakan PT Hutama Karya Persero.
KPK mengatakan penyidik mengendus adanya kerugian negara dari pengadaan lahan itu. Nominalnya ditaksir mencapai miliaran rupiah. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Agenda HUT PDIP Tidak Mundur Meski Hasto Menghadapi Persoalan di KPK
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga