jpnn.com, JAKARTA - Usulan kenaikan BPIH 2023 menjadi ruang yang baik bagi pemerintah dan publik untuk merumuskan kebijakan besaran biaya haji 2023 yang ideal bagi semua pihak.
"Perlu jalan tengah dan pikiran alternatif soal ini. Satu sisi mempertimbangkan dana jemaah yang dikelola BPKH agar tidak terbebani, tetapi di sisi lain pertimbangan kondisi objektif calon jemaah juga dipikirkan," kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/1).
BACA JUGA: 15.466 Calon Jemaah Haji Melunasi BPIH, Semuanya Berangkat Tahun Ini?
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan biaya ibadah haji 2023 sebesar Rp 98,8 juta
Menurut Profesor Tholabi, ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menjelaskan secara komprehensif ke publik terkait kenaikan sejumlah komponen biaya haji yang ditentukan oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi (KSA).
BACA JUGA: Batal Berangkat Tahun Ini, 1.281 Calon Jemaah Haji Riau Boleh Ajukan Pengembalian BPIH
"Besaran biaya haji 2022 lalu sebenarnya biaya tidak jauh berbeda dari usulan pemerintah saat ini. Bedanya, pada haji 2022, pemanfaatan dana manfaat yang dikelola BPKH sebesar Rp 60 jutaan tiap jemaah," kata Tholabi.
Pemanfaatan dana manfaat yang dikelola BPKH sebesar Rp 60 jutaan per jemaah pada musim haji 2022 disebabkan pengumuman kenaikan besaran biaya haji oleh pemerintah Arab Saudi disampaikan seminggu sebelum pemberangkatan.
BACA JUGA: Pemerintah Batalkan Pemberangkatan Haji, Sudah Sebegini Banyak JCH Lunasi BPIH
"Jadi, subsidi sebesar Rp 60 jutaan itu agar jemaah tetap berangkat. Karena tidak mungkin kenaikan biaya itu dibebankan kepada jemaah, karena waktunya sangat mepet," urai Tholabi.
Tholabi menilai skema itu tidak bisa diteruskan pada musim 2023 dan seterusnya karena akan membebani dana jemaah yang dikelola oleh BPKH.
Kendati demikian, pemerintah harus menjelaskan kepada publik tentang skema tersebut, sehingga lebih mengetahui secara detail tentang komponen pembiayaan haji.
"Lebih dari itu, akan muncul pikiran dan pendapat alternatif dari pelbagai pihak. Ini Preseden baru dalam perumusan kebijakan biaya haji yang sebelumnya tidak terjadi. Ini patut diapresiasi," terang Tholabi.
Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia itu menyebutkan kebijakan BPIH yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres) itu memberi ruang meaningfull participation atau partisipasi bermakna dari publik.
"Diskusi mengenai besaran biaya BPIH ini pada akhirnya akan melahirkan keterlibatan publik yang bermakna atau meaningfull participation. Publik tidak sekadar menjadi objek kebijakan, tetapi juga terlibat aktif dalam perumusan kebijakan," tegas Profesor Tholabi. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul