jpnn.com - Direktur Operasi dan Produksi PT Timah periode 2017-2020, Alwin Albar dihadirkan sebagai saksi mahkota atau saksi sekaligus terdakwa dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi timah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/10).
Saat persidangan, penasihat hukum Andi Ahmad bertanya kepada Alwin tentang rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menjadi dasar dilakukannya kerja sama dengan smelter swasta.
BACA JUGA: Bedah Dakwaan Kerugian Negara di Kasus Timah, Kerusakan Lingkungan Tanggung Jawab Siapa?
Mulanya saksi Alwin ditanya apakah setiap keputusan bisnis yang dilakukan PT Timah sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat pengawaan dari BPK.
"Pernah, setiap dua tahun," jawab Alwin, dikutip JPNN.com, Kamis (31/10).
BACA JUGA: Kasus Guru Supriyani: Kepsek Ungkap Momen Dipanggil ke Polsek, Ujungnya Pahit
Alwin kembali ditanya apakah pemeriksaan juga dilakukan pada tahun 2022.
"Intinya waktu tahun 2022 itu, semua temuan sudah (sesuai). Kecuali ada tiga piutang PT Timah dan anak usaha. Selebihnya sudah sesuai dengan rekomendasi BPK," jelasnya.
BACA JUGA: Bupati Copot Camat Baito Gegara Kasus Supriyani, Sahroni: Apa Perlu Sampai Memutus Rezeki Orang?
Alwin juga ditanya soal rekomendasi dari BPK yang menyebutkan bahwa kerja sama PT Timah dengan smelter swasta diperbolehkan guna mendorong produksi PT Timah yang tengah menurun kala itu.
"Sekitar tahun 2021, produksi PT Timah sudah sangat berkurang sampai ada anak usaha kami yang melakukan hilirisasi tidak kebagian logam. Salah satu rekomendasinya seingat saya, agar dilakukan kembali atu dijalankan kembali dengan cara yang lebih terbuka," kata Alwin.
Penasihat hukum Andi Ahmad kembali mempertegas pernyataan Alwin tersebut.
"Artinya ada rekomendasi dari BPK agar dilakukan lagi proses pengadaan kerja sama lagi dengan smelter swasta secara terbuka utuk mengoptimalisasi produksi?" tanya penasihat hukum Andi Ahmad.
"Betul," jawab Alwin singkat.
Penjelasan Alwin tersebut sekaligus menegaskan bahwa keterlibatan smelter swasta dalam bisnis pengolahan timah yang dilakukan PT Timah sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan berada di bawah pengawasan BPK.(mcr8/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra