Soal Larangan Ekspor Nikel, Yulian Gunhar Dukung Perlawanan Pemerintah terhadap WTO

Rabu, 30 November 2022 – 21:50 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar soal larangan ekspor nikel mentah. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar mendukung sikap pemerintah Indonesia yang menyatakan bakal melawan keputusan akhir World Trade Organization (WTO) soal larangan ekspor nikel.

WTO menyatakan kebijakan pemerintah Indonesia terkait pelarangan ekspor serta kewajiban dan pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri terbukti melanggar ketentuan organisasi dagang dunia itu.

BACA JUGA: Fajar Hasan: Pengusaha Bersama Pemerintah Siap Hadapi Uni Eropa dan WTO

Gunhar menilai sikap pemerintah Indonesia melawan keputusan WTO sudah tepat.

Legislator PDI Perjuangan itu mengatakan pemerintah harus tetap melanjutkan program hilirisasi nikel meskipun WTO menyatakan Indonesia kalah dalam perkara larangan ekspor nikel tersebut.

BACA JUGA: PKS Minta Pemerintah Revisi Tata Kelola Nikel

"Sikap perlawanan pemerintah Indonesia terhadap keputusan WTO itu harus didukung penuh. Pelarangan ekspor nikel dalam bentuk mentah sudah tepat demi meningkatkan nilai jual dan pendapatan negara," ujar Gunhar dalam keterangan tertulis, Selasa (29/11).

Anggota DPR RI Dapil II Sumsel itu menjelaskan hilirisasi nikel dan sumber daya alam (SDA) lainnya di Indonesia sebuah keharusan demi meningkatkan nilai tambah serta pendapatan negara.

BACA JUGA: Begini Analisis Reza soal Kematian Satu Keluarga di Kalideres, Polisi Harus Gerak Cepat

Kebijakan itu menurutnya akan berujung pada kemakmuran rakyat sebagai amanat UUD 45.

Selain itu, hilirisasi SDA selama ini telah terbukti membawa dampak pada peningkatan pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong industri akhir pemakaian mineral nikel.

Data pun membuktikan bahwa Indonesia diperkirakan akan mendapatkan 'durian runtuh' berupa pendapatan negara yang besar dari nilai ekspor nikel yang sudah hilirisasi.

"Diperkirakan nilainya Rp 418 triliun sampai Rp 465 triliun. Semua penambahan pendapatan negara itu tentu akan berujung bagi kemakmuran rakyat Indonesia sendiri," lanjut Gunhar.

Oleh karena itu, Gunhar menyatakan sudah saatnya kekayaan sumber daya alam negeri ini dapat dikelola sepenuhnya dari hulu sampai hilir oleh bangsa Indonesia, dan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Segenap tumpah darah, pemuda dan pemudi Indonesia sudah saatnya mengelola SDA yang kita miliki. Tujuanya adalah untuk mencapai kemakmuran dan keadilan yang merata," ujar Yulian Gunhar.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 8 Fakta Satu Keluarga Tewas Diracuni Anak Kedua di Magelang, Motifnya Bikin Nyesek


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler