jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menanggapi berbagai kalangan yang menyuarakan penolakan atas mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Menurutnya, penolakan akan menjadi masukan penting bagi DPR yang akan mengambil keputusan akhir atas RUU Pilkada dalam waktu dekat ini.
“Itu (aksi penolakan, red) menjadi masukan. Jadi ada yang menolak dan ada yang setuju. Dalam demokrasi itu sah-sah saja,” ujar Gamawan di sela-sela Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan Melalui Jelajah Nusantara Tahun 2014 di Jakarta, Selasa (16/9).
BACA JUGA: Panglima TNI Perintahkan Seluruh Jajarannya Waspadai ISIS
Menurut Gamawan, pihaknya siap menampung aspirasi masyarakat. Sebab, pada dasarnya pemerintah mendengar masukan terkait kelebihan dan kekurangan pilkada langsung maupun melalui DPRD. Meski begitu, katanya, keputusan soal RUU Pilkada ada di DPR.
“Posisi pemerintah kan masih menunggu pembahasan di dewan. Pilkada langsung sudah berjalan sepuluh tahun dan masyarakat sudah terbiasa dengan itu. Tapi ada sejumlah masalah yang harus kita perbaiki. Pemilihan langsung juga ada masalahnya, bukan berarti tidak ada masalah,” katanya.
BACA JUGA: Kemendagri Cegah WNA Penyebar ISIS Masuk Indonesia
Karena keputusan sepenuhnya kini berada di tangan DPR, Gamawan sebagai menteri mengaku sangat tidak etis kalau dirinya berpendapat secara pribadi. Sebab, mendagri dalam penyusunan dan pembahasan RUU Pilkada merupakan wakil pemerintah.
“Saya hanya menyampaikan ke presiden, kalau hal ini telah kita bahas hampir tiga tahun. Jadi diskusi sudah panjang. Ada fraksi yang tidak setuju menjadi setuju dan sebaliknya. Jadi bergerak terus,” katanya.
BACA JUGA: Tiga Saksi Dicecar terkait Gratifikasi Pejabat Kemenkumham
Gamawan berharap polemik tidak mengerucut seolah-olah hanya pada setuju atau tidak setuju pilkada langsung. Jika semua pihak berlapang dada, katanya, dapat dimunculkan solusi baru. Misalnya, pemilihan di DPRD hanya untuk bupati dan wali kota, sedangkan gubernur tetap dipilih langsung.
“Ini kan pilihan tawaran yang kita sedang diskusikan. Saya tidak bisa memrediksi, tapi kita berharap yang terbaik. Karena kita kan mencari pemimpin baik yang berkualitas entah itu cara langsung atau tidak. Tujuannya sama, yaitu menyejahterakan masyarakat daerah,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Susuri Dugaan Petinggi Polda Jabar Terlibat Suap Judi Online
Redaktur : Tim Redaksi