jpnn.com, JAKARTA - Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, merupakan hal yang lucu.
Diketahui, pernyataan itu dilontarkan Pak JK ketika berbicara di Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Jumat (12/2).
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Mahfud Ungkit soal Din Syamsuddin, Yusril Sentil JK, Bima Arya Murka
"Pernyataan Pak JK tersebut menurut saya agak lucu, dan membuat bertanya-tanya, apakah beliau tidak melihat realitas yang terjadi?" ucap Ferdinand kepada JPNN.com, Sabtu malam (13/2).
Ferdinand menjelaskan bahwa soal kritik mengkritik ini tidak ada kebijakan baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Terdengar Suara Aneh dari Kamar Mandi Blok A Lapas Kediri, Ya Ampun...
Sebab, katanya, semua mengacu pada berbagai aturan yang ada, khususnya UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang mengatur penyampaian pendapat melalui media, dan media sosial.
UU ITE itu bahkan sudah ada pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pernah menjadi bagian dari kekuasaan.
BACA JUGA: Din Syamsuddin Diusik GAR ITB, Pemuda Muhammadiyah Sudah Ancang-ancang
"Dan, justru UU itu telah dievaluasi saat pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK. Tidak ada yang baru, justru itu membuat saya heran dengan pernyataan Pak JK, karena beliau adalah bagian dari lima tahun pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang berusia enam tahun," tuturnya.
Karena itu, pria yang pernah dilaporkan keluarga Pak JK ke Bareskrim Polri ini mensinyalir isu soal kritik ini sengaja digoreng untuk menyerang, dan mendiskreditkan Presiden Jokowi setelah isu revisi UU Pemilu patah, dan 2022 tidak ada Pilkada.
"Maka dimainkan isu ini untuk menyerang Pak Jokowi dengan tuduhan antikritik. Padahal pernyataan Pak JK itu, kan adalah sebuah kritik dalam bentuk narasi pura-pura bertanya," sebut Ferdinand.
Hal itu menurut Ferdinand, sekaligus membuktikan mereka berani mengkritik, dan tidak takut meski didengungkan publik pada ketakutan mengkritik pemerintah karena bisa dipolisikan.
Pria yang pernah memimpin Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) ini menduga, isu ini hanya propaganda politik yang muaranya adalah Pemilu 2024.
"Sudahlah, ini semua mainan politik recehan yang tak akan mampu mendegradasi kepercayaan masyarakat kepada Jokowi," tegas Ferdinand.
BACA JUGA: MS Berbuat Dosa atas Arahan Orang Tua, Simak Pengakuannya ke Polisi
Selain itu, isu ini digulirkan untuk membangun stigma seolah-olah Presiden Ketujuh RI itu tukang penjarakan pengkritik.
"Namun, itu tidak akan terbukti karena memang tidak pernah Pak Jokowi memenjarakan orang yang mengkritik. Lagipula Pak Jokowi tidak pernah punya hasrat memenjarakan orang," pungkas Ferdinand.(fat/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam