jpnn.com, JAKARTA - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Senin (13/4).
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyatakan bahwa rapat itu membahas persiapan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak Nasional 2024.
BACA JUGA: KPK Minta 2 RUU Ini Segera Disahkan, Komisi III: Apa Targetnya?Â
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan pihaknya akan menanyakan beberapa krusial kepada komisioner baru KPU.
Dia mencontohkan, antara lain, apa saja perubahan penting antara KPU periode 2017-2022 dengan masa jabatan 2022-2027.
BACA JUGA: Setelah Dilantik Jokowi, KPU dan Bawaslu Memiliki 4 Tugas Berat yang Harus Dituntaskan
"Pertama tentang waktu kampanye. Kalau dari KPU yang lama itu masa kampanye 120 hari, dari pemerintah 90-100 hari, dan dari DPR sendiri 60-75 hari," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
Kedua, lanjut Junimart, pihaknya juga akan bertanya kepada KPU soal anggaran.
BACA JUGA: Jokowi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu, Simak Isi Sumpahnya
Dia menjelaskan Komisi II DPR ingin efisiensi anggaran dilakukan secara tepat di masa pandemi Covid-19.
Terlebih lagi, Indonesia saat ini sedang dalam tahap pemulihan ekonomi.
"Ketiga, masalah digitalisasi. Ini juga perlu dalam rangka mengefisiensi waktu," lanjutnya.
Junimart menyebutkan isu krusial keempat yang akan dibahas adalah persoalan peradilan sengketa hasil pemilu.
Dia meyebutkan selama ini peradilan menjadi penghambat selesainya emilu atau pilkada dengan cepat.
"Ini yang penting yang harus kami dapatkan dari komisioner KPU yang baru," ujarnya.
Dia berharap KPU periode 2022-2027 masih tidak menambah durasi masa kampanye Pemilu 2024, lantaran dinilai rawan menimbulkan konflik.
“Makin lama masa kampanye, konflik itu akan bisa muncul," pungkas Junimart. (mcr8/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Kenny Kurnia Putra