jpnn.com, JAKARTA - Heboh pencatutan KTP warga Jakarta untuk persyaratan dukungan calon gubernur-calon wakil gubernur jalur perseorangan atau independen Pilkada DKI Jakarta Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat suara.
BACA JUGA: Bawaslu Jakarta Minta Warga Segera Lapor Apabila KTP Dicatut Untuk Pilkada
Heru mengatakan pihaknya menyerahkan proses penyelesaian dugaan pencatutan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP tersebut ke KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Heru mengatakan di DKI Jakarta tidak terjadi kebocoran data KTP masyarakat.
BACA JUGA: KTP Milik Kader PDIP Ikut Dicatut, Hasto Duga Ada yang Mau Buat Kandidat BonekaÂ
"Saya sudah kontak dari tiga hari lalu (dengan Kepala Dinas Kependudukan Sipil DKI Jakarta, Budi Awaluddin). Data itu tidak ada kebocoran dari pemerintah," kata Heru, Senin.
Saat dimintai komentar lebih lanjut, Heru enggan memberikan pernyataan karena hal itu merupakan ranah dari Bawaslu.
BACA JUGA: Fakta Baru Kasus Video Porno Audrey Davis, Pemeran Pria dan Lokasi
Di sisi lain, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menyatakan hal senada dengan Heru bahwa di lembaganya tidak ada kebocoran data.
"Karena data itu memang berada di Kementerian Dalam Negeri. Jika ada kebocoran data maka ya tidak hanya DKI pasti berimbas semuanya," kata Budi.
Terkait hal ini, Budi meminta permasalahan itu ditanyakan langsung ke tim Dharma Pongrekun bagaimana mereka dapat melakukan pencatutan NIK KTP.
Menurut Budi, Dukcapil tidak akan melakukan investigasi atas pencatutan itu.
Sebelumnya, bakal paslon Dharma-Kun dinyatakan lolos tahap kedua verifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta pada 15 Agustus 2024.
Namun, ramai di masyarakat yang mengadukan bahwa mereka tak merasa memberikan dukungan kepada pasangan calon (paslon) tersebut namun NIK-nya tercatat sebagai pendukung dari Dharma-Kun. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi, Pecat Saja Kepala BPIP, Enggak Ada Gunanya
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti