jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri ESDM Sudirman Said membongkar pertemuan rahasia antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan bos Freeport McMoran Inc, James Robert Moffett pada 2015 di Istana Negara.
Pertemuan itu disebut menjadi cikal bakal keluarnya aturan perpanjangan kontrak Freeport di Papua. Namun, Jokowi membantah tudingan Sudirman. Menurut Jokowi, tidak ada pertemuan diam-diam. Pertemuan itu dilakukan berkali-kali.
BACA JUGA: Fadli Zon: Prabowo Negarawan, Tidak Terpancing Tudingan Jokowi
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, perlu ada klarifikasi untuk memutuskan apakah Sudirman Said yang berkata benar atau Jokowi yang sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada pertemuan rahasia. “Nanti kan mungkin salah satu ada yang tidak akurat,” kata Fadli di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (21/2).
Kendati demikian, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, itu lebih percaya kepada Sudirman Said. “Karena Pak Sudirman Said kan yang waktu itu menjadi menteri ESDM, jadi saya kira tahu persoalan yang lebih teknis,” ungkap Fadli.
BACA JUGA: Sandiaga Sangat Hormati Ulama, Bakal Santun Berdebat Lawan Kiai Maruf
Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengatakan, mengatakan benar tidaknya pernyataan Sudirman dan Jokowi itu harus diuji. Dia mengatakan, Jokowi bisa mengirim tim untuk berdebat terkait validitas informasi yang sudah ramai di publik tersebut.
"Menurut saya, Pak Jokowi bikin klarifikasi atau kirim tim untuk berdebat dengan Pak Sudirman membuktikan validitas dari informasi yang beliau sampaikan," kata Hidayat di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (21/2).
BACA JUGA: Pak Jokowi Sudah Biasa Dihina, Toh Rakyat Tetap Memilihnya
Hidayat mencontohkan, ketika Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI yang menantang Jokowi membuka dan membongkar lahan yang dikuasai oleh orang yang jadi tim pemenangan nasionalnya langsung banyak yang mengklarifikasi.
Dalam kenyataannya, ujar dia, lahan yang dimiliki Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo atau Jokowi - Kiai Ma'ruf, Erick Thohir, jauh lebih banyak daripada yang dikuasakan kepada Prabowo Subianto. "Pak Prabowo tidak mendapatkan itu dari warisan dari mertuanya, Pak Harto," katanya.
Dia menambahkan, kesaksian Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sudah jelas bahwa hak guba usaha itu terjadi pada 2004, lama setelah Soeharto lengser. "Dan itu melalui mekanisme terbuka bahkan beliau membayar cash, jumlahnya saya agak lupa," ungkap wakil ketua Majelis Syura PKS, itu.
Lebih jauh Hidayat menuturkan ketika sekarang ini sudah menjadi masalah publik, sebaiknya semua pihak memberikan klarifikasi di masyarakat. "Untuk kemudian diuji oleh publik, mana yang lebih valid. Media juga memiliki peran untuk menghadirkan semua informasi itu secara berimbang. Biarlah rakyat menilai," ujar Hidayat.
Sebelumnya, Sudirman yang kini jadi bagian BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, menuding ada pertemuan tak biasa antara Jokowi dengan Jim Moffet di Istana Negara pada 2015 lalu. Pertemuan itu disebut sebagai cikal bakal lahirnya aturan perpanjangan kontrak Freeport. Namun, Jokowi menyatakan itu pertemuan biasa saja.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ara: Jokowi Menang, Prabowo dan Fadli Zon Bisa Bergabung
Redaktur & Reporter : Boy