jpnn.com, JAKARTA - Presidium Pimpinan Nasional (Pimnas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Dr. Sri Mulyono mengaku prihatin dengan kenyataan adanya "PNS Hantu" atau PNS misterius yang diungkap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.
Sebelumnya, Bima Hari Wibisana dalam penjelasannya lewat video yang diunggah di kanal YouTube #ASNKiniBeda, Senin (24/5/2021) menyebut bahwa saat melakukan pendataan ulang PNS tahun 2014 ditemukan 97.000 PNS misterius. Dia menyebut ada pembayaran gaji dan pensiun tetapi PNS nya tidak ada.
BACA JUGA: BKN Sebut Kasus 97 Ribu PNS Misterius Sudah Clear, Ini Kronologinya
Namun begitu, menurut dia, data saat ini sudah lebih akurat tetapi belum sepenuhnya selesai.
"Meskipun diklaim sudah terjadi perbaikan data, tetapi sekaligus diakui bahwa masih belum seluruhnya. Berarti masih ada ‘PNS Hantu’ yang mencerminkan ketidakseriusan reformasi birokrasi, bahkan untuk yang paling elementer. Yakni data yang tidak valid dipergunakan dalam durasi waktu yang panjang,” kata Sri Mulyono dalam siaran pers, Selasa (25/5/2021).
BACA JUGA: Kepala BKN Ungkap Penyebab 97 Ribu PNS Misterius Mendapat Gaji Selama Puluhan Tahun
Dosen pasca sarjana Universitas Jayabaya ini mendesak pemerintah dalam hal ini BKN untuk sungguh-sungguh dan segera melakukan pemutakhiran dan sekaligus validasi data PNS.
Dia berharap dalam waktu dekat sudah tidak ada data-data "aspal" terkait jumlah PNS. Oleh karena itu, dia meminta Presiden dan Menteri PAN-RB perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah ini sehingga tidak berlarut-larut.
BACA JUGA: Sultan: Kok Bisa Negara Kebobolan Membayar Gaji 97.000 PNS Misterius?
“Saya meminta aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) untuk turun tangan, melakukan penelitian dan pendalaman terhadap kasus ini. Jika ditemukan unsur pidana agar segera ditindaklanjuti dengan proses hukum yang objektif, adil dan tanpa pandang bulu. Bukan tidak mungkin ada unsur kerugian negara dalam jumlah yang besar,” ujar Sri Mulyono.
Lebih lanjut, dia berharap Presiden membentuk tim investigasi untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan menemukan pihak yang harus bertanggung jawab.
Terhadap pihak yang terbukti lalai atau salah, sanksi yang tegas dan adil patut diberikan. Reward and punishment mechanism perlu ditegakkan.
Sri Mulyono juga mendesak pemerintah untuk bersungguh-sungguh membangun budaya datatif, tertib administrasi dan tertib organisasi pada semua bidang dan lembaga dalam birokrasi pemerintahan.
“Modernisasi dan reformasi birokrasi membutuhkan budaya datatif dan tertib administrasi yang berkualitas," ujar Sri Mulyono.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich