jpnn.com - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemberlakuan kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen semestinya tidak mengundang pihak mana pun untuk saling menyalahkan.
Terlebih lagi, PDI Perjuangan yang dari awal mendukung malah sekarang paling kritis dan meminta dibatalkan.
BACA JUGA: Said PDIP Dukung Pemberlakuan PPN 12 Persen Demi Bantu Program Kerakyatan
Saleh pun mempertanyakan kenapa kebijakan ini diminta dibatalkan di saat sudah mau diimplementasikan? Apakah pada saat pembahasan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 atau UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) hal ini tidak terpikirkan?
"Berpolitik itu mesti konsisten. Kalau dulu mendukung, ya, sekarang semestinya juga mendukung. Kalau ada yang dinilai perlu diperbaiki, silakan ajak para pihak untuk mendiskusikannya. Cari solusi terbaik untuk kepentingan rakyat," kata Saleh melalui siaran pers, Selasa (24/12/2024).
BACA JUGA: Soal Kabar Hasto Tersangka di KPK, Komarudin PDIP Bicara Rekayasa Politik
Wakil Ketua Umum DPP PAN itu melihat PDIP tidak mau terlibat lagi. Itulah sebabnya parpol pimpinan Megawati Soekanroputri mengkritik dan menolak kebijakan tersebut, sehingga terkesan mencari simpati dan citra positif dari masyarakat.
"Padahal, kebijakan ini dulu didukung, bahkan sudah diatur timeline untuk implementasinya. Nah, waktunya sudah tiba. Sebagai sebuah ketentuan UU, itu harus dilaksanakan. Presiden kan disumpah untuk menjalankan seluruh aturan per-UU," tuturnya.
BACA JUGA: Fakta-Fakta Kecelakaan Mercy di Kenjeran Surabaya, Pengemudi Mabuk, 1 Korban Tewas
Saleh mengatakan bila kenaikan PPN 12 persen mau dibatalkan atau ditunda, UU-nya pun harus direvisi. Atau, bisa juga melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) biar dinilai oleh hakim.
"Fraksi PAN juga menilai bahwa kebijakan ini berat, tetapi sebagai bentuk ketaatan pada ketentuan UU negara, PAN tetap mendukung. Sembari dengan itu, dicari jalan yang dapat meringankan masyarakat," ujar mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Dalam konteks ini, kata Saleh, PDIP diminta untuk ikut aturan yang ada. Jangan menimbulkan kesan mau benar sendiri dan menyalahkan yang lain. Sikap seperti itu menurutnya tidak baik dalam kehidupan sosial politik kita.
Menurut Saleh, ketika sudah memilih demokrasi sebagai jalan politik, apa pun keputusan politik yang diambil secara demokratis harus dihormati dan dijunjung tinggi.
"Kalau PDI Perjuangan berada pada posisi oposisi memang selalu begitu. Mereka tahan untuk mengkritik, bahkan sesuatu yang dulu adalah kebijakan mereka," kata anggota DPR dari Dapil 2 Sumut itu.(fat/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam