jpnn.com, JAKARTA - Wacana reshuffle kabinet berembus kencang dalam beberapa waktu terakhir.
Isu itu makin panas karena banyak pihak yang terus mengeluarkan komentar.
BACA JUGA: Yusril Berpeluang jadi Pesaing Jokowi dan Prabowo, Syaratnya…
Wakil Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Abdul Haris Ma'mum mengatakan, banyak pihak memiliki kepentingan dalam isu perombakan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kali ini.
Namun, dia menilai pihak-pihak yang berkomentar miring terhadap rencana reshuffle itu sama sekali kontraproduktif.
BACA JUGA: Ini Kata Pengamat Jika Jokowi Vs Prabowo Lagi
Alih-alih memberi pencerahan atau masukan terhadap perbaikan kinerja kabinet, pihak-pihak itu malah saling membenturkan sesama menteri sehingga menimbulkan kecurigaan satu sama lainnya.
"Reshuffle itu sepenuhnya hak prerogratif presiden. Presiden sangat paham dan tahu apa yang akan dilakukannya. Jangan asal komentar soal reshuffle," terang Abdul Haris, Jumat (11/8).
BACA JUGA: Pengamat: Dua Menteri Sering Didemo Layak Diganti
Menurut pria yang akrab disapa Sofiwi itu, Jokowi tak perlu mendengarkan komentar minor atas rencana reshuffle.
Jokowi juga tidak perlu ragu melakukan reshuffle kabinet sepanjang hal itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
"Ini mungkin saja momentum baik untuk perbaikan kinerja. Kami malah akan dorong segera (reshuffle) supaya target pembangunan pemerintah sesuai Nawacita tercapai," kata Sofiwi.
Dia menambahkan, isu pergantian menteri sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah lain.
Misalnya, soal penolakan full day school (FDS) atau isu yang terkait pribadi beberapa menteri.
Contohnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarmo, atau Mendikbud Muhadjir Effendy.
"Nggak ada urusannya dengan penolakan FDS. Ini komentar bodoh dan tidak paham. Reshuffle itu urusannya presiden," tegas Sofiwi.
Dia menambahkan, Jokowi juga memiliki wewenang menilai kinerja menteri yang menjadi sorotan.
Dia mencontohkan Jonan yang dianggap memiliki kinerja baik dan terukur.
“Namun, sekarang ada yang mencoba menendang dia dari kabinet melalui cara-cara kotor. Ini tidak sehat. Sekali lagi, reshuflle itu hak presiden. Biarkan saja presiden menggunakan pertimbangan-pertimbangan objektif dalam memilih pembantu-pembantunya," tegasnya.
"Jadi sangat naif kalau ada tokoh ormas mengaitkan reshuffle dengan masalah lain. Kami ini nggak pernah usil dengan ormas lain. Namun, kalau kami diusilin, ya kami nggak terima," kata Sofiwi.
Oleh karena itu, ia meminta Jokowi tidak menghiraukan pihak-pihak yang berusaha mengintervensi.
"Tekanan terhadap presiden soal isu reshuffle ini sangat terasa. Termasuk membenturkan sesama menteri dan politikus. Saya berharap presiden tidak kalah oleh tekanan dari luar. Lakukan saja sepanjang untuk memperbaiki kinerja," ujar pria yang juga pengacara itu. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Diprediksi Pertahankan Menteri asal PAN, nih Alasannya
Redaktur & Reporter : Ragil