jpnn.com, JAKARTA - Spekulasi reshuffle kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla menjadi isu perbincangan yang lagi hangat dibicarakan. Isu ini dipicu dari dua pembantu presiden yang akan menjadi kontestan pilkada dan ikut bertarung sebagai ketua umum partai.
Dia adalah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang akan menjadi calon gubernur di Pilgub Jatim 2018 dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai calon ketua umum Golkar yang akan menggantikan Setya Novanto karena terjerat kasus dugaan korupsi KTP Elektronik.
BACA JUGA: Bandung Selatan Sering Kebanjiran, Jokowi Turun Tangan
Meski santer menjadi pembahasan publik, namun Presiden Jokowi sendiri belum memberi sinyal. Juru Bicara Presiden, Johan Budi yang menanggapi terkait adanya reshuffle kabinet mengatakan tak bisa mendahului rencana perombakan kabinet karena kewenangan itu ada pada presiden.
“Jadi mari kita menunggu saja. Kita kembalikan ke hak prerogatif Presiden. Saya tidak bisa mendahului apa yang tidak bisa didahului," kata Johan Budi di Istana, Senin (4/12).
BACA JUGA: Terima Dukungan SOKSI, Airlangga Berjanji Menangkan Jokowi
Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq menyatakan mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi terhadap terhadap adanya isu reshuffle kabinet. Alasannya, presiden pemilik hak prerogatif yang memutuskan apakah dilakukan perombakan di kabinetnya.
“Partai Perindo berada di garis terdepan bersama partai-partai pendukung pemerintah lainya. Dengan begitu, terkait dengan isu reshuffle kabinet kita serahkan 100 persen kepada Presiden. Itu adalah wilayah kewenangan penuh seorang Presiden dalam mengelola pemerintahan. Sebagai partai pendukung, kita mengapresiasi positiv kinerja kabinet selama tiga tahun ini,” kata Ahmad Rofiq, Rabu (6/12).
BACA JUGA: Izin Jokowi ke Airlangga Bukan Dukungan untuk Pimpin Golkar
Apakah Partai Perindo sebagai partai pendukung pemerintah akan merekomendasikan nama menteri di dalam kabinet? Ahmad Rofiq menyatakan Partai Perindo tidak memiliki agenda untuk meminta-minta posisi menteri.
“Apapun yang menjadi keputusan Presiden Jokowi, harus dibaca dalam kerangka penugasan. Bukan bagi-bagi jabatan. Dengan begitu Partai Perindo sebagai partai pendukung akan konsisten berada dibelakang Presiden”, klarifikasi Sekjen Perindo kepada awak media.
Hanya saja Ahmad Rofiq memberikan catatan kritis kepada pola Komunikasi Kantor Staf Presiden yang selama ini mengemban tugas sebagai komunikan kepada multi elemen bangsa. Rofiq memberi catatan tebal kepada Kantor Staf Presiden yang dinilai tidak proaktif dalam melakukan komunikasi dan konsolidasi politik.
Menurutnya, kelembagaan negara itu terlihat kehilangan ruh dan marwahnya setelah ditinggalkan Luhut Binsar Pandjaitan.
“Saya membaca banyak hasil survei tentang kepuasan publik kepada pemerintah, dan hampir semua survei memberikan indikator positif. Hal ini sejalan dengan penguatan elektabilitas Presiden dalam persepsi publik. Tapi ini kan hasil dari survei masyarakat perkotaan, sebaiknya kedepan Kelembagaan Kantor Staff Presiden bisa lebih piawai dalam melakukan diseminasi pencapaian pemerintah hingga dimasyarakat pedesaan,” kata Ahmad Rofiq. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Alasan Jokowi Usulkan Hadi sebagai Calon Panglima TNI
Redaktur : Tim Redaksi