jpnn.com - jpnn.com - Pimpinan DPR RI sudah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta penerbitan surat presiden tentang pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tanpa surat presiden, pembahasan revisi UU ASN yang tujuannya mengakomodasi honorer kategori satu (K1) dan K2 menjadi CPNS belum bisa dilaksanakan.
BACA JUGA: Warga Pulau Seribu Curhat ke Ahok soal Honorer dan PPSU
"Surat pimpinan DPR sudah diteken dan dikirim. Posisi kami sekarang menunggu Surpres dulu, kemudian menentukan langkah selanjutnya," kata Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR RI kepada JPNN, Senin (30/1).
Dia menyebutkan, tanpa surpres, DPR belum bisa melakukan pembahasan dengan pemerintah tentang apa saja yang akan diubah dalam UU ASN.
BACA JUGA: Hati Terluka, Ribuan Honorer K2 akan Kepung KASN
Dalam draft revisi UU ASN, ada lima pasal yang diubah. Namun, menurut politikus Gerindra ini, lima pasal itu bisa menciut menjadi satu atau tiga pasal.
"Tergantung Surpres seperti apa. Jumlah pasalnya bisa berubah, namanya draft kan. Begitu Surpres turun, kami akan membahasnya dengan pemerintah. Kalau pembahasan di panja nggak terlalu lama kok," ujarnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Ratusan Ribu Honorer K2 Kecam Ketua KASN
BACA ARTIKEL LAINNYA... Angkat Honorer jadi PNS Tunggu Revisi UU ASN Disahkan
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad