jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (dapil) VI Jawa Tengah VI Abdul Kadir Karding mengkritisi kinerja kepolisian saat mengawal proses pengukuran lahan tambang batu andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (8/2).
Hal itu lantaran terjadi gesekan antara aparat kepolisian dengan warga yang menolak keberadaan tambang andesit saat proses pengukuran lahan.
BACA JUGA: Ipda AS Lagi Asyik dengan Wanita di Kamar Hotel, Polisi Datang, Tangkapan Besar
Hasil tambang andesit sedianya dipakai untuk proyek strategis nasional (PSN), yakni membangun Bendungan Bener di Purworejo.
"Dalam mengawal setiap proyek strategis nasional, polisi harus bersikap humanis. Tentunya ini juga berlaku di kasus Wadas," kata Karding, Jumat (11/2).
BACA JUGA: Tentara, Polisi, hingga BIN Serbu Kampung Narkoba di Sumatera, Banyak yang Digulung
Legislator Fraksi PKB itu mengatakan Presiden Jokowi memang gencar mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Namun, kata Karding, Jokowi bukan sosok yang suka dengan pendekatan kekerasan dan represif dalam menyelesaikan proyek infrastruktur.
BACA JUGA: Sesuai Bertemu Komnas HAM, Ganjar Segera ke Desa Wadas Lagi, Bawa 3 Agenda Ini
"Salah satu acuannya ialah Presiden Jokowi pernah mengkritik kepolisian yang terlalu overreactif merespons kritik masyarakat kepadanya seperti dalam kasus mural maupun demonstrasi," beber dia.
Karding mengatakan kepolisian perlu menyadari pentingnya pendekatan humanis dan profesional menyikapi persoalan di lapangan.
"Apa pun alasan dan dinamika di lapangan, polisi perlu menahan diri dan melakukan pendekatan yang humanis sesuai protap yang ada," bebernya. (ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... 4 Pembunuh Remaja di Bekasi Diciduk, 2 Masih Buron, Siap - Siap
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan