jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menilai Indonesia merupakan negara berdaulat yang menjunjung tinggi politik bebas aktif dalam melaksanakan G20. Dia tidak sepakat Rusia dilarang hadir dalam konferensi tingkat tinggi itu di Bali.
Selain itu, Budiman mengingatkan adanya sejarah kepemimpinan Bung Karno yang tidak bisa didikte oleh kekuatan asing.
BACA JUGA: Jelang Pertemuan EWG II G20, Kemnaker Bahas Isu Prioritas 4
“Saya tidak setuju Kalau Rusia dilarang hadir. Kita harus melihatnya dari dua sisi, baik secara internal maupun secara eksternal,” kata Budiman dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Selasa (5/4).
Secara internal, Budiman mengatakan Indonesia berkepentingan di dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi.
BACA JUGA: G20 EMPOWER Bahas Lingkungan Kerja Aman Bagi Kaum Perempuan
Sementara faktor eksternal, Indonesia merupakan negara berdaulat. Indonesia disebut memiliki politik luar negeri yang bebas aktif.
“Bahkan kalau kita berkaca pada gerakan nonblok yg dilakukan Bung Karno, kita memiliki kekuatan untuk bicara. Kita tidak ke Pakta Warsawa atau NATO. Tetapi mampu bicara di sebuah gerakan yang menciptakan perdamaian abadi dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif,” ujar Budiman.
BACA JUGA: Forum DEWG Digelar, Menkominfo: Lombok Barat Berperan dalam Sejarah G20
Budiman menyampaikan Pemerintahan Jokowi mengangkat tema re-cover together and stronger. Artinya, Indonesia ingin memulihkan dan menguatkan kembali secara bersama-sama perekonomian dunia. Misalnya dalam transformasi energi dan ekonomi digital.
“Ini harus dikedepankan. Itulah sebabnya kehadiran Rusia maupun Ukraina itu tidak ada masalah karena ini bukan forum politik, melainkan forum ekonomi,” ujar Budiman.
Mantan anggota DPR RI itu juga tidak ingin Indonesia diintervensi oleh negara lain terkait kehadiran Rusia dalam KTT G20.
“Kita harus menunjukkan sikap kita sebagai sebuah negara yang secara historis memang besar,” ujar Budiman.
Sebagai sebuah negara besar yang memimpin G20, Budiman berkata Indonesia bisa memaklumi apabila negara-negara lain memberikan masukan terhadap beberapa perkembangan G20 saat ini. Namun, dia menilai Indonesia tidak perlu menganggap itu sebuah intervensi.
Budiman mengingatkan Konferensi Asia Afrika yang dilakukan pada 60-an menjadi bukti bahwa Indonesia pernah berkiprah untuk suatu tugas dunia yang besar. Dia menilai Pemerintahan Jokowi bisa mengulangi sejarah itu.
Bagi Indonesia, Budiman menambahkan G20 tidak hanya untuk meningkatkan pariwisata karena didatangi oleh negara-negara asing. Namun, lebih jauh menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sikap yang tegas terhadap keberlangsungan perekonomian dunia.
“Terus terang saya berharap banyak dengan G20 kita bernostalgia dengan peranan Indonesia sebagai negara berpenduduk nomor empat di dunia, kita mampu berkiprah di ajang internasional. Dan ini merupakan kesempatan kita,” ujar Budiman. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... G20, Indonesia Pacu Potensi Ekonomi Digital Berbasis Data Sentris
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga