jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya mempersilakan BNN melakukan tes urine, darah atau rambut pada pejabat daerah. Tak hanya tingkat provinsi, tetapi juga desa.
"Saya menyambut baik kalau BNN mau melakukan tes urine. Mendagri meminta kepada gubernur, bupati, wali kota untuk terbuka, apabila sewaktu waktu pihak BNN pusat maupun daerah secara mendadak tes urine," ujar Tjahjo, Rabu (23/3).
BACA JUGA: Ingat, Penyuluh Pertanian Tak Bisa Langsung Diangkat PNS
Menurut Tjahjo, tes urine perlu dilakukan karena saat ini pengguna dan peredaran narkoba di Indonesia sangat luar biasa. Bahkan, aparat pemerintah juga terlibat di dalamnya.
Pihaknya juga tak segan menjatuhkan sanksi jika ada pejabat daerah yang terlibat narkoba. Sebab, hal itu dinilai bisa memberikan dampak buruk bagi daerah.
BACA JUGA: Proyek Hambalang Dilanjutkan, Begini Reaksi Koruptornya
"Karena apa pun, pengguna narkoba pasti akan memengaruhi setiap pernyataan dan membuat keputusan politik di daerah dan sudah menjadi kepentingan pusat, daerah maupun aparat hukum untuk menindak tegas pengguna maupun khususnya pengedar," ujar Tjahjo. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Jokowi Mau Lanjutkan Proyek Hambalang, Ini Kata Nazaruddin
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah SBY Anggap Kisruh Taksi Cerminan Kondisi Kabinet
Redaktur : Tim Redaksi