jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik Ziyad Falahi mengatakan pertanyaan calon presiden Joko Widodo dalam debat capres mengenai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) salah alamat. Menurutnya, pertanyaan itu sudah tidak sesuai kewenangan presiden yang levelnya jauh lebih besar.
Ziyad mengatakan TPID merupakan kewenangan kepala daerah karena masing-masing tingkatan pemerintahan punya tugas masing-masing. Kata dia, seorang presiden tidak mengurus sampai kesana karena justru dikhawatirkan akan terjadi intervensi.
BACA JUGA: Bupati Oku Timur Tegaskan Dukung Jokowi-JK
"Itu akan sesuai otonomi daerah, sudah menjadi tugas masing - masing kepala daerah. Kalau Presiden turut mengusi hal itu, bisa jadi intervensi. Kalau pun harus turun tangan, presiden hanya sebatas memberikan masukan - masukan," tutur Ziyad, saat dihubungi (16/6)
Ziyad mengatakan persoalan TPID adalah urusan masing - masing kepala daerah, level Presiden harus memikirkan hal yang lebih besar dari pada itu.
BACA JUGA: Politisi Senior Golkar Berharap Jokowi Atasi Kemiskinan di Jabar
Hal hal sama juga dikatakan pengamat politik ekonomi dari Universitas Indonesia Nugroho Pratomo. Kata dia, secara struktural, TPID ada di bawah kendali pemerintahan daerah. “TPID bukan tataran presiden, tapi daerah," katanya.
Sebelumnya, diberitakan pertanyaan Jokowi menjadi pembicaraan berbagai tokoh. Tak terkecuali Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. Dia menilai pertanyaan Jokowi tidak substansial karena terkesan menanyakan singkatan, bukan subtansi TPID. (jpnn)
BACA JUGA: Dukung Jokowi, Ginanjar Yakinkan Kesetiaannya dengan Golkar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pejabat Kementan Dicecar soal Korupsi BLBU
Redaktur : Tim Redaksi