jpnn.com, JAKARTA - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) merilis hasil survei terkait 'Meneropong Fenomena Stunting dan PTM dalam Bingkai Kebijakan Cukai yang Berkeadilan dan Berkelanjutan'.
Kajian tersebut dilakukan oleh PPKE FEB UB untuk menyikapi pro dan kontra penyebab stunting dan penyakit tidak menular (PTM).
BACA JUGA: Kepala BKKBN Usul Stunting Masuk Dalam Materi Debat Capres & PilkadaÂ
Hasil kajian menunjukkan bahwa produk hasil tembakau seperti rokok bukanlah faktor utama penyebab stunting dan PTM di Indonesia.
Pendidikan dan pendapatan yang mendorong terjadinya stunting dan PTM di Indonesia.
BACA JUGA: Fintech Lending, jadi Harapan Baru Bagi Para UMKM
Pada stunting, pendapatan juga memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan dalam menurunkan balita stunting melalui sanitasi.
Selain itu, pada PTM, pendapatan dan pendidikan memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan dalam menurunkan terjadinya PTM di Indonesia yang masing-masing melalui aktivitas fisik dan pola makan-minum, terutama makanan dan minuman berpemanis.
BACA JUGA: Aturan Produk Tembakau di RPP Kesehatan Terindikasi Sarat Kepentingan Asing
Asisten Deputi Bidang Perekonomian Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha Kemenko Perekonomian, Roby Arya Brata berpendapat tudingan penyebab stunting karena rokok harus dilihat secara utuh.
“Kalau dikaitkan dengan stunting sebabnya multi faktor, tetapi kita sudah berhasil menurunkan angka stunting meskipun masih jauh dari target. Karena itu, harus ada riset yang tepat dan komprehensif yang dapat mengakomodir semua kepentingan,” kata Roby.
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian, Edy Sutopo mengatakan diperlukan keseimbangan kebijakan yang mengatur rokok dengan memerhatikan aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Menurut Edy, aspek ekonomi industri hasil tembakau (IHT) menjadi tempat bergantung bagi petani tembakau, petani cengkeh, juga lainnya.
“Dan, IHT itu menggerakan industri lainnya. Karena itu, harus bijaksana dalam melahirkan kebijakan yang tepat dan berkeadilan,” tutur Edy.
Kepala Center of Industry Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho berpendapat pemerintah belum memiliki titik poin yang clear.
Menurut dia, pemerintah hanya fokus pada tujuan masing-masing.
Kementerian Kesehatan ingin prevalensi angka stunting dan perokok turun, Kementerian Keuangan ingin penerimaan cukai naik, Kementerian Perindustrian ingin industrinya naik.
“Menurut saya pemerintah harus punya standpoint yang jelas sehingga semua aspek terakomodir dalam satu kebijakan yang adil,” serunya.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada