jpnn.com, JAKARTA - Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Arief Poyuono menilai banyaknya kontrak yang merugikan perusahaan negara seperti yang dikemukakan oleh Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bisa dilatari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bobrok.
Arief menduga oknum-oknum di BPK melindungi kontrak yang merugikan negara itu sekaligus jajaran direksi BUMN.
BACA JUGA: Kombes Guruh Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Khusus di Kisruh Anak Ahok Vs Ayu ThaliaÂ
"Direksi BUMN dilindungi oleh oknum BPK saat BUMN tersebut diaudit. Berarti ada jaringan mafia auditor di BPK selama ini yang kongkalikong dengan direksi BUMN yang melakukan kontrak dengan pihak lain, yang mana kontrak-kontrak tersebut akhirnya merugikan BUMN," kata Arief dalam siaran pers, Jumat (3/12).
Oleh karena itu, politikus Gerindra itu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri turun tangan untuk memberantas jaringan mafia auditor di BPK.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Kombes Guruh soal Kasus Anak Ahok Vs Ayu Thalia
Sebab, kata dia, sudah dipastikan banyak dana setoran yang mengalir ke oknum-oknum pejabat dan petinggi BPK selama ini yang melakukan audit BUMN.
"Jika ada kontrak-kontrak di BUMN yang merugikan di BUMN sudah dipastikan itu sebuah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi BUMN dan jaringannya," kata dia.
BACA JUGA: Info Terkini dari Kompol Rinaldo Soal Laporan Ayu Thalia Terhadap Anak Ahok
Arief juga menduga terdapat temuan rugi, tetapi saat diaudit BPK, menjadi laporan keuangan WTS (wajar tanpa syarat). Atau, menurut dia, dinyatakan dalam audit tersebut hanya sebagai kerugian biasa yang tanpa sengaja oleh jajaran direksi.
Arief meyakini apabila permainan itu terjadi, maka ada suap ke oknum-oknum BPK.
"Nah, sekarang tinggal KPK dan Kejaksaan Agung untuk bekerja membersihkan direksi BUMN dan oknum petinggi BPK yang selama ini terima upeti dari BUMN," tandas dia. (tan/jpnn)
Redaktur : Adil
Reporter : Fathan Sinaga