jpnn.com - JAKARTA - Lembaga riset IndoStrategi menyodorkan desain kabinet untuk pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang akan datang. Kabinet versi IndoStrategi yang ditawarkan ke Jokowi-JK itu dinamai Kabinet Trisakti.
Direktur Eksekutif IndoStrategi, Andar Nubowo mengatakan bahwa riset “Kabinet Trisakti” didasarkan pada falsafah yang digagas Proklamator RI, Soekarno. Yakni supaya Indonesia berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya, sehingga mampu menjawab tantangan lokal dan global dan memiliki kedudukan setara di dunia internasional.
BACA JUGA: Malaysia tak Cukup Bukti Tetapkan 2 Anggota Polri TSK Narkoba
"Riset ini merekomendasikan kepada presiden dan wakil presiden terpilih supaya posisi-posisi kementerian diisi 60 persen profesional, dan 40 persen politisi yang punya latar belakang profesional," kata Andar saat merilis hasil risetnya di kawasan Senayan Jakarta, Selasa (9/9).
Dengan filosofi kabinet ramping, lanjut Andar, dibutuhkan penggabungan beberapa kementerian yang memiliki ranah kerja serupa atau bahkan penghapusan. Hal ini mengakibatkan perubahan nomenklatur kementerian.
BACA JUGA: KPK Sodorkan Rencana Aksi bagi Pelayanan TKI
“Kementerian koordinator diusulkan dihapuskan, karena kementerian ini kami anggap memperpanjang jalur birokrasi dan menambah beban anggaran negara. Keberadaan kementerian koordinator juga sering menjadi lahan politik bagi-bagi kekuasaan terhadap anggota tim koalisi,” paparnya.
IndoStrategi juga merekomendasikan agar Kementerian Dalam Negeri diubah menjadi Kementerian Dalam Negeri dan Kependudukan. Sedangkan Kementerian Perhubungan diusulkan menjadi Kementerian Perhubungan dan Transportasi Massal.
BACA JUGA: Jamin Independensi Advokat dengan UU Baru
Usul lainnya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi diubah menjadi Kementerian Tenaga Kerja dan Buruh Migran. Adapun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi dua, yaitu Kemendikbudpora dan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Perguruan Tinggi.
"Sementara itu, usulan baru dalam riset ini adalah Kementerian Perekonomian dan Maritim," jelasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Puas Office Boy Kena Setahun Penjara, Jaksa Ajukan Banding
Redaktur : Tim Redaksi