jpnn.com, JAKARTA - SoftBank batal mendanai pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara.
SoftBank merupakan grup konglomerasi asal Jepang.
BACA JUGA: Kepala Otorita IKN Temui Jokowi, Harap Perpres Segera Dikeluarkan
Menanggapi hal tersebut, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono menyatakan tidak perlu dikhawatirkan.
"Mohon juga masyarakat tidak usah terlalu khawatir dengan satu mundur."
BACA JUGA: Budi Gunawan Sebut Proyek IKN Tak Tergantung dengan Pendanaan Asing
"Karena ini merupakan proses dari satu kerja sama dengan swasta yang sebetulnya biasa di dunia pembangunan seperti ini,” ujar Bambang.
Dia menyatakan pandangannya seusai diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/3).
BACA JUGA: Jenderal (Purn) Moeldoko: Pemindahan IKN Sudah Final
Bambang tetap optimistis pembangunan IKN akan berhasil menarik para investor.
Dia dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe akan menyusun struktur Otorita IKN yang baik, agar mampu mengundang para pemilik modal.
“Kalau melakukan structuring yang baik dari IKN, tentu investor itu akan datang dengan sendirinya."
"Mitra itu berbagai macam, ada yang besar, menengah, atau kelasnya, hanya pada satu sektor tertentu, misalnya pendidikan, kesehatan atau komersial area,” ucapnya.
Menurut mantan wakil presiden Bank Pembangunan Asia itu, berlanjut atau tidaknya penjajakan dengan calon investor adalah hal yang biasa.
“Di dalam dunia swasta itu biasa ya, adanya satu pembicaraan dengan investor dengan mitra, kemudian di tengah jalan ketemu atau tidak ketemu, deal or no deal, atau deal yang berbeda,” katanya.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menyatakan mundurnya SoftBank dari proyek IKN lantaran Vision Fund milik SoftBank kolaps, padahal dananya berasal dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).
Oleh karena itu, kini Indonesia berharap aliran modal dari UEA dan Arab Saudi bisa masuk ke Indonesia tanpa melalui Softbank.
"Jadi, SoftBank bikin Vision Fund, 100 miliar dolar AS. Seharusnya kan itu masuk dari Abu Dhabi dan Arab Saudi."
"Karena dia punya masalah, Vision Fund-nya kolaps, enggak jadi, enggak masuk. Sekarang diharapkan Vision Fund dari Abu Dhabi dan Saudi itu bisa masuk, enggak usah lewat Softbank lagi," kata Luhut.
Presiden Joko Widodo menargetkan kontribusi APBN untuk pendanaan IKN hanya sebesar 19-20 persen dari total kebutuhan pendanaan.
Sedangkan 80 persen sisanya, diharapkan berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership, investasi swasta, investasi BUMN, atau penerbitan obligasi.
Adapun total kebutuhan pendanaan untuk pembangunan IKN adalah Rp 466 triliun.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang