jpnn.com, JAKARTA - Hasil pertemuan para pengurus pusat Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) dengan pejabat Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) belum menghilangkan dahaga alias masih haus. Terbukti Koordinator Wilayah FHK2I Maluku Utara (Malut) Said Amir menyatakan tidak puas karena tidak sesuai dengan keinginan seluruh honorer K2.
"Yang jelas pilihan honorer K2 (kategori dua) bukan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tapi PNS," kata Said yang juga Tim 9 FHK2I Pusat kepada JPNN, Rabu (30/1).
BACA JUGA: DPR Dorong Penuntasan Revisi UU ASN agar Honorer K2 Tua Bisa jadi PNS
PPPK, lanjut Said, adalah kebijakan yang tidak berkeadilan. Apalagi yang direkrut dibatasi pada tenaga pendidik, kesehatan, dan penyuluh.
Walaupun rekrutmennya ada dua tahapan dan tenaga teknis dijanjikan direkrut tahap dua, bagi Said, itu tetap tidak manusiawi. Sebab, tidak ada jaminan.
BACA JUGA: PPPK dari Honorer K2 Konsep Jokowi, Gaji Harus Ditanggung Pusat
BACA JUGA: Bareng ke Istana, Pimpinan Honorer K2 Beda Sikap soal PPPK
"Sayang banget saya enggak bisa masuk ke KSP kemarin (29/1) karena pakai celana levis. Padahal saya pengin menyuarakan itu. Apakah ada jaminan, tahap dua akan ada kalau berganti pemerintahan," tuturnya.
BACA JUGA: Bareng ke Istana, Pimpinan Honorer K2 Beda Sikap soal PPPK
Setelah mendengar penjelasan teman-teman pengurus FHK2I, Said mengaku tidak happy. Sebab, KSP tidak memberikan solusi konkrit.
"Orang KSP hanya bilang keluhan nanti disampaikan ke MenPAN-RB dan BKN pada rapat terbatas nanti," ucapnya.
Said yakin jika perekrutan PPPK hanya guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh karena alasan kebutuhan, akan berdampak mosi tidak percaya ke pemerintah. Di samping menimbulkan kesenjangan
Saat ini menurut Said, seluruh honorer K2 hanya berharap ada revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka optimistis revisi itu satu-satunya jalan menjadi PNS.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pernyataan Keras Ketum ADKASI soal Honorer K2
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad