Soroti Rekayasa Penggelembungan Suara PSI, Jubir TPN: Harus Ditolak

Minggu, 03 Maret 2024 – 10:05 WIB
Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berkampanye di Gorontalo, Sabtu (23/12/2023). Foto: dok PSI.

jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menyoroti terjadinya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada pemilu 2024 berdasarkan hitung resmi atau real count KPU.

Dia pun menolak perolehan suara PSI pada pemilu 2024, karena diduga memuat unsur penggelembungan.

BACA JUGA: PSI Tak Usah Memaksakan, Lolos ke Parlemen Justru Menimbulkan Deligitimasi Hasil Pemilu

"Rekayasa penggelembungan suara PSI harus ditolak," kata Chico melalui layanan pesan, Minggu (3/2).

Politikus PDI Perjuangan itu menduga PSI banyak didukung kekuasaan sehingga parpol yang dipimpin putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep bisa menjadi peserta pemilu 2024.

BACA JUGA: Pengamat Berharap Anies dan Ganjar Belajar kepada Prabowo

"Sebab, memang sejak awal diduga PSI seharusnya tidak lolos sebagai peserta pemilu, hanya kaeena campur tangan kekuasaanlah yang membuat PSI lolos," ujar Chico.

Terkait penggelembungan suara PSI pada pemilu 2024, Chico mengirimkan data yang diunggah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy di Instagram.

BACA JUGA: Pj Bupati Garut Berharap Masyarakat Terima Hasil Pemilu

Romi sapaan Romahurmuziy mengungkapkan lonjakan suara PSI di 110 TPS karena parpol berlambang mawar itu mampu menang dengan angka tinggu di 77 persen di antaranya.

Chico mengatakan PPP mengalami penurunan ketika perolehan suara PSI mengalami lonjakan pada pemilu 2024.

"Naiknya secara signifikan suara PSI dan turunnya suara PPP makin menegaskan bahwa ada penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain," kata dia.

Chico melanjutkan tren kenaikan suara PSI dan turunnya perolehan PPP membuat partai berlambang Ka'bah terancam gagal lolos ke parlemen.

"Bila ini terus terjadi hingga akhir penghitungan suara, masyarakat akan menilai Presiden Jokowi sebagai presiden yang menghilangkan sejarah Partai Ka’bah dari Indonesia akibat dukungannya ke PSI," ungkap dia. (ast/jpnn)


Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler