jpnn.com, JAKARTA - Komisi IX DPR menyoroti rendahnya capaian imunisasi rutin yang telah menjadi program Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Karena itu, sejumlah saran disampaikan saat Komisi IX DPR menggelar rapat kerja dengan Kemenkes menyikapi persoalan tersebut.
BACA JUGA: Ini Pentingnya Imunisasi di Masa Pandemi, Orang Tua Harus Tahu!
Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar menyampaikan pihaknya menyarankan Kemenkes agar meningkatkan kolaborasi antarlembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan vaksin dan distribusinya.
"Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penyedia vaksin PCV, HPV dan Rotavirus untuk menjamin kontinuitas ketersediaan vaksin,” kata Ansory saat membacakan poin kesimpulan raker yang dilaksanakan Senin (22/11).
BACA JUGA: Pakar Imunisasi Sebut Vaksin AstraZeneca Aman Digunakan
mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan capaian program imunisasi demi keberlanjutan program imunisasi dasar lengkap (IDL), imunisasi lanjutan (program BIAS) serta Program Imunisasi Nasional termasuk PCV, HPV, JE dan Rotavirus dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan sistem pelaporan cakupan imunisasi sesuai jadwal.
Di raker tersebut juga dibahas pelaksanaan program vaksin regular maupun perkembangan pembahasan Program Imunisasi Nasional untuk PCV, HPV, dan Rotavirus serta persiapan pelaksanaan Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 2021.
BACA JUGA: Imunisasi Rendah, Anak-anak Rentan Tertulari Penyakit Saat Sekolah Tatap Muka
Komisi IXDPR juga mendesak Kemenkes segera merevisi SK Menteri Kesehatan Nomor HK 01.007/Menkes/449/2020 tentang Perluasan Program demonstrasi HPV 2020-2024.
“Hal ini untuk memastikan komitmen pemerintah dalam rencana perluasan program Vaksinasi HPV 2022 di provinsi dengan prevalensi tinggi dan program nasional di tahun 2023,” tegas politisi Fraksi PKS itu.
Untuk peningkatan cakupan imunisasi, Komisi IX DPR mendorong Kemenkes untuk meningkatkan sosialisasi dengan melibatkan secara intensif pemerintah daerah, organisasi profesi dan DPR.
Sebelumnya, Plt Dirjen Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan (P2P) Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu menyampaikan penyebab rendahnya cakupan imunisasi rutin pada anak terjadi karena sejumlah kendala, seperti masalah administrasi pengadaan vaksin, biaya distribusi dan penyimpanan vaksin.
Imunisasi dimaksud, yaitu imunisasi mulai anak usia 12-23 bulan dari target 78,0 persen hingga Oktober, tetapi baru mencapai 56,5 persen.
Untuk campak rubella di bawah 2 tahun juga masih sangat jauh dari target, yakni baru mencapai 40,9 persen.
Dirjen Maxi juga mengungkapkan kendala lainnya yaitu distribusi ke kabupaten atau kota terkait pembiayaan.
Sebab, ada daerah yang tidak mengalokasikan anggarannya dan kendala gudang penyimpanan vaksin penuh karena bersamaan dengan vaksin Covid-19.
Rapat kerja Komisi IX DPR itu juga dihadiri pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), dan Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI). (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi