Sosialisasi Empat Pilar Tak Berdampak Luas

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Said Abdullah mendukung usul pimpinan MPR agar dibentuk lembaga khusus untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegaraSaat ini, tugas sosialisasi empat pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, itu, dibebankan kepada para anggota MPR.

Menurut Said, sosialisasi yang dilakukan para anggota MPR itu sudah efektif, tapi kurang optimal

BACA JUGA: Golkar Sudah Antisipasi Partai Nasdem

"Tidak mampu menjangkau masyarakat secara luas," kata Said di Jakarta, Selasa (26/4).

Politisi PDIP itu menerangkan anggota MPR terdiri dari 560 anggota DPR dan 132 anggota DPDSetiap kali reses, para anggota dewan dan wakil daerah itu memang mendapat tugas ekstra, yakni mensosialisasikan empat pilar.

Konsekuensinya, di luar anggaran penyerapan aspirasi Rp 7 juta per hari dengan jatah maksimal sembilan hari, mereka juga mendapatkan tambahan anggaran untuk sosialisasi empat pilar

BACA JUGA: MK Tolak Sengketa Pilkada Kaur

Nilainya sebesar Rp 21,2 juta untuk setiap masa reses"Dengan anggaran itu paling banyak yang bisa dihadirkan 100 orang, termasuk moderator dan dua narasumber tambahan di luar anggota dewan

BACA JUGA: PKB Muhaimin Semestinya Tak Diverifikasi

Jadi, target jangkauannya hanya selevel desa," ungkapnya.

Said juga khawatir adanya pemaknaan yang berbeda terhadap empat pilar bila sosialisasi dikerjakan para anggota MPR yang berasal dari berbagai latarbelakang politik"Ideologi kita memang boleh berbedaTapi, tidak setiap orang bisa menafsirkan pancasila atau UUD 1945 semaunya, sesuai aliran politiknya," katanya.

Dia menyampaikan menguatnya radikalisme, riak kekerasan, terorisme, konflik horisontal, sampai penghilangan orang secara paksa yang berujung pada gerakan Negara Islam Indonesia (NII), membuktikan kalau penguatan kesadaran "empat pilar" menjadi kebutuhan mutlak.

Selain mendukung pembentukan badan khusus untuk mensosialisasikannya, Said berharap jalur pendidikan juga dioptimalkan.  "Empat pilar harus menjadi mata pelajaran tersendiri, mulai SD sampai Perguruan Tinggi," sarannyaNamun Said memberi catatan penting bahwa proses sosialisasi harus terbebas dari nuansa indoktrinasi ideologi kebangsaan seperti era orba(pri)

BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Kuatkan Kemenangan Tjetjep-Suranto di Cianjur