jpnn.com, JAKARTA - Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Abdi Rahmat meminta Satgas Pemberantasan Judi Online bekerja secara konsisten.
Dia yakin jika satgas bekerja konsisten untuk penegakan hukum, pemberantasan judi online akan efektif.
BACA JUGA: KPK Temukan Sejumlah Pegawai yang Diduga Main Judi Online
"Satgas judi online, kalau murni penegakan hukum dan dilakukan dengan konsisten tentu akan membantu pemberantasan judi online. Bila judi online sudah mengarah, menjadi crime economy yang menjadi sumber daya kekuatan kelompok tertentu, tentu satgas tersebut akan menjadi macan ompong atau lips service belaka," kata Abdi dalam pernyataannya, Jumat (5/7).
Abdi menegaskan dampak judi online tidak main-main terutama secara sosial di level keluarga dan masyarakat.
BACA JUGA: Oknum PNS hingga Aparat Penegak Hukum Doyan Judi Online, Satgas Harus Tegas!
Dampak di level keluarga, bisa terjadi disorientasi dan disfungsi keluarga terutama di keluarga-keluarga kelas bawah.
Disorientasi nilai keluarga berupa pembenaran nilai-nilai buruk judi online seperti pembenaran jalan pintas, kecanduan, tidak rasional.
BACA JUGA: Berantas Judi Online, Kominfo Luncurkan Kanal Edukasi Baru
Disfungsi terutama berupa dampak buruk pada ekonomi keluarga dan terganggunya fungsi edukasi/sosialisasi dalam keluarga.
"Di level masyarakat, jika dibiarkan akan terjadi benturan nilai dan norma sosial, antara nilai dan norma yang menjadi rujukan dan panutan dengan nilai dan norma yang dihadirkan oleh judi online," ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Abdi, perlu penguatan kontrol sosial bekerja sama dengan masyarakat di berbagai level.
Di level keluarga (fungsi edukasi), di level komunitas butuh sosialisasi melalui ruang-ruang pertemuan masyarakat seperti RT/RW, forum-forum keagamaan, dan sekolah.
"Di level negara berupa penegakan hukum dan pemberantasan judi online," ujar Abdi.
Presiden Joko Widodo sudah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online.
Satgas Judi Online dipimpin Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Sedangkan anggota terdiri dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Sekretariat Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Selain itu, juga ada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BSSN, kejaksaan, kepolisian, dan OJK.
Pemerintah di beberapa daerah juga membentuk Satgas Judi Online agar upaya pemberantasan judi online makin efektif. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi