jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) M Firmansyah mendesak pemerintah mengevaluasi serius kinerja Hutchison di JICT karena kemacetan parah yang terjadi di pelabuhan dalam tiga hari terakhir.
“Menurut informasi perwakilan Hutchison Indonesia, sistem operasi JICT yang disewa dari Hong Kong (N.gen) ada gangguan. Namun kami mendapat informasi lain, gangguan sistem tersebut karena Hutchison ingin remote operasional JICT langsung di Hong Kong,” ujar Firman di Jakarta, Kamis (25/4/2019.
BACA JUGA: Firmansyah: Perpanjangan Kontrak JICT kepada Hutchison Cacat Hukum
BACA JUGA: SP JICT Dorong Pelindo II Tak Kompromi Lawan Korupsi Pelabuhan
Firman menyampaikan Pelindo II sebagai perwakilan pemerintah seharusnya bisa melakukan kontrol berupa check and balance kepada Hutchison jika ada langkah-langkah kontroversial.
BACA JUGA: 5 Pelabuhan ini Akan Dijadikan Proyek Percontohan
Akibat kemacetan parah tersebut, pengusaha truk diprediksi mengalami kerugian, termasuk pemilik kapal dan pemilik barang bisa mencapai kerugian puluhan miliar rupiah. Belum lagi dampak buruk kepada masyarakat akibat kemacetan di sekitar pelabuhan.
“Ini adalah rangkaian kontroversi yang selama ini telah merugikan pekerja dan publik,” kata Firmansyah
BACA JUGA: Jelang Kontrak Hutchison Berakhir, Serikat Pekerja JICT Gelar Rapat Akbar
Pada tahun 2015, menurut Firmansyah, JICT rugi puluhan miliar karena mogok kerja akibat manajemen PHK lewat email tengah malam. Tahun 2017, manajemen rugi puluhan miliar karena mogok kerja penolakan privatisasi ilegal Hutchison. “Belum soal penembakan mobil pekerja di daerah lini 1 JICT yang tidak tuntas diungkap dan 4 kematian pekerja dalam 18 bulan tanpa investigasi komprehensif,” ujar Firman.
Firmansyah menambahkan manajemen JICT juga melakukan PHK kepada 400 pekerja lewat modus pergantian vendor sehingga terjadi penurunan produktivitas dan marak kecelakaan kerja. Bahkan kontroversi terbesar Hutchison yakni indikasi korupsi dan pelanggaran aturan dalam perpanjangan kontrak JICT jilid II.
Pekerja JICT telah meminta berkali-kali kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan kontrak privatisasi JICT kepada Hutchison dengan indikasi pelanggaran aturan dan kerugian negara Rp 4,08 triliun.
Secara SDM, fasilitas dan teknologi, gerbang ekonomi nasional JICT siap dikelola secara mandiri. Pasar JICT captive sehingga tidak terpengaruh dengan keberadaan Hutchison.
“Pertanyaannya kenapa sampai saat ini baik Pelindo II dan pemerintah masih diam dalam menyikapi kontroversi Hutchison?,” ijar Firman.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Firmansyah: Pak Jokowi Seharusnya Melihat Masalah Privatisasi JICT Jilid II
Redaktur & Reporter : Friederich