jpnn.com - JAKARTA - Ketua Serikat Pekerja JICT Nova Hakim didampingi Kuasa Hukum JICT Malik Bawazir, melaporkan Frederich Yunadi, Kuasa Hukum Direktur Pelindo II, Richard Joost Lino ke Bareskrim Polri, Kamis (8/10).
Frederich dilaporkan karena diduga mencap SP JICT yang menuntut transparansi perpanjangan konsesi JICT kepada Hutchison Port oleh Lino, sebagai antek komunis.
BACA JUGA: Kaos Kaki Neng jadi Saksi Bisu untuk Ungkap Si Pembunuh
Malik menjelaskan, sesuai Undang-undang Advokat, maka Advokat itu officium nobile (mulia). Jadi, kata dia, tentunya wajib untuk bisa bertutur kata secara baik dan berbobot serta berkualitas dalam melaksanakan profesinya.
"Apalagi apabila berstatement dalam ruang publik. Banyak prinsip-prinsip kehati-hatian yang harus diindahkan," kata Malik, Kamis (8/10).
BACA JUGA: Cabut Garis Polisi, Kapolsek: Terserah Saya dong, Salah Pasang!
Menurut dia, sangat tidak dibenarkan bagi seorang advokat bertutur kata tendensius yang bersifat fitnah dan penghinaan baik bagi orang lain maupun sekelompok orang. "Contohnya jelas dalam kasus dugaan tindak pidana yang telah dilaporkan sekarang ini. Untuk itu jelas konsekuensi hukumnya pidana," katanya.
Dia mengatakan, SP JICT adalah garda terdepan yang berisikan anggota masyarakat dan generasi anak bangsa berjiwa nasionalis yang cinta bangsanya sendiri dan jelas telah membuktikan aktualitasnya dalam perjuangan mewujudkan program nawacita Presiden Jokowi yang cinta merah putih.
BACA JUGA: Sah! Bedeng Ags Dipasang Police Line
"Transparansi adalah hak setiap warga negara yang merupakan salah satu aspek terpenting bagi terlaksananya "Good Corporate Governance," kata dia.
Dalam laporan ini, SP JICT juga membawa bukti-bukti pemberitaan di media terkait pernyataan Frederich. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaringan Jual Beli Hewan Langka bukan Orang Sembarangan
Redaktur : Tim Redaksi