jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengkritisi banyaknya spanduk dan baliho para calon anggota legislatif (caleg) baik untuk DPR RI maupun DPRD yang bertebaran di seluruh penjuru negeri menjelang pelaksanaan Pemilu 2014.
Para caleg, menurut Gamawan, perlu menyadari bahwa pelaksanaan pemilu sesungguhnya tidak hanya sekadar memajang spanduk. Namun penting mengajak pemilih memahami suara yang mereka miliki sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi Indonesia ke depan.
BACA JUGA: Mendagri Ingatkan Meningkatnya Angka Golput
"Saya berharap tidak jor-joran seperti selama ini. Lebih cerdas lah, jangan hanya memampangkan gambar seperti itu. Ini kan tentang pendidikan politik, makanya jangan sekadar memampangkan gambar, tapi ada pendidikan," ujar Gamawan dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) dalam rangka persiapan pemilu 2014 di Jakarta, Senin (26/8).
Gamawan yakin, dengan adanya dukungan penuh dari para caleg dan partai politik peserta pemilu dalam memberikan pendidikan politik, maka kualitas pemilu 2014 nantinya membuktikan pada dunia, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil melaksanakan demokrasi terbesar di dunia.
BACA JUGA: Bahas Lapas, DPR Gelar Rapat Tertutup
"Karena itu semua elemen yang ada mari kita bersama-sama mengupayakan tanggal 9 april 2014 mendatang masyarakat berduyun-duyun menggunakan hak pilihnya, untuk memilih wakil rakyat dengan dijamin rasa keamanannya. Partisipasi masyarakat harus lebih baik, pelaksanaannya juga harus lebih baik demi kepentingan bangsa dan negara," katanya.
Saat ditanya terkait pengaturan alat peraga kampanye pemilu 2014, Mendagri mengaku dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran meminta pemerintah daerah mendukung kebijakan KPU dimaksud. Terutama dalam hal penertiban, pengaturan peletakan alat peraga dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan Peraturan KPU terkait pelaksanaan kampanye.
BACA JUGA: Menteri Minta PNS tak Tambah Libur di Hari Kejepit
"Tadi kami sudah katakan bahwa prinsipnya kami membantu kalau diminta apa yang diperlukan oleh penyelenggara. Jadi pemerintah memback-up penyelenggara pemilu. Tidak boleh berinisiatif sendiri yang kemudian mengganggu KPUD. Jangan terkesan nanti kita mengintervensi, ikut campur tangan," katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Giliran Nazaruddin Diperiksa untuk Anas
Redaktur : Tim Redaksi