SPJ Ngadat, Dewan Sumsel Teriak

PALEMBANG - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengeluhkan dana surat perintah jalan (SPJ) yang seharusnya cair sebelum berangkat kunjungan kerja (kunker) ke berbagai daerahPara wakil rakyat ini, mengaku terpaksa mengeluarkan dana talangan setiap berangkat

BACA JUGA: Ganti Rugi Lahan Masjid Sriwijaya tak Jelas

"Setelah pulang, baru dibayarkan dana SPJ-nya ," ujar Edward Jaya, Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel.

Kondisi tersebut, tambah dia, sudah terjadi sejak mereka menjabat sebagai anggota legislatifTerhambatnya pemberian SPJ itu, terkendala laporan yang masuk ke Pemprov Sumsel

BACA JUGA: Empat Bule Tewas di Ciater

Akibatnya, SPJ mereka baru cair setelah kegiatan ke luar kota selesai dilaksanakan"Mereka ‘kan bagian keuangan, bukan juru bayar

BACA JUGA: Remaja Produktif di Perbatasan Pilih Kerja di Malaysia

Namanya bagian keuangan, harus menyelesaikan yang terhambat.”

Menurut dia, kegiatan kunker para wakil rakyat tersebut sudah terjadwal dalam badan musyawarah (Banmus)"Bukannya kita dadakan perginya, sehingga uangnya tidak adaTapi, sudah terjadwal dan memang telah ada anggarannyaAkibat hal ini, kita selalu menggunakan dana pribadi.”

Ia mengancam, akan menggalang tanda tangan wakil rakyat bila keberangkatan yang sudah terjadwal dalam Banmus beberapa waktu lalu, terkait 11 Raperda yang dibahas, SPJ tidak cair sebelum keberangkatan"Anggota pansus siap menggalang tanda tangan untuk mengganti seluruh perangkat keuangan di Setwan karena telah mengganggu dan menghambat kerja dewan untuk kepentingan masyarakat," bebernya

Kendala SPJ yang tak cair ini, tambah dia, sangat berat ketika kunker ke luar provinsiSebab, mereka harus membayar biaya tiket pesawat Garuda, biaya penginapan, makan dan sebagainya"Kadang, kita harus berhutang dengan biro perjalanan yang menjual tiket, ada juga yang pinjam uang agar bisa berangkat‘Kan nggak enak kalau seperti ini, kalau di dalam provinsi tak masalah," cetusnya

Lanjutnya, bila ada hambatan terhadap laporan keuangan, seharusnya dibicarakan kepada mereka"Tapi, kalau selalu berulang terus selama 2 tahun ini, artinya kerja mereka (Setwan, red) nggak benar.”

MF Ridho, Anggota Komisi IV DPRD Sumsel lainnya juga mengeluhkan hal serupaMenurutnya, masalah SPJ selalu menjadi kendalaPadahal, kegiatan yang mereka lakukan sudah terjadwal dan bukan dadakan"Bagian keuangan harusnya mengantisipasi setiap schedule yang ada, sehingga membuat pengajuan pengeluaran biaya perjalanan dinas dewan kepada pihak terkait," bebernya

Dikatakan, alasan yang disampaikan bagian Setwan sangat klasik, dana belum cairHarusnya, dana SPJ tersebut selalu standby"Terpaksa pakai dana talangan, tapi kalau kunkernya jauh sehingga dananya besar, jelas kita tidak mampu.”

Ia mengusulkan, agar ada evaluasi terhadap Setwan bagian keuangan dan jajarannya"Bahkan, kalau tidak mampu diganti dengan yang memiliki kemampuan," ungkapnyaMenurutnya, SPJ yang diberikan setiap kunker tersebut sudah dibakukan dengan Peraturan Gubernur (Pergub)Untuk biaya penginapan, makan dan sejenisnya sama semua untuk di setiap daerah"Hanya biaya tiket pesawatnya yang beda, kalau jauh semakin mahal," imbuhnya.(mg44)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Putusan MK Dinilai Aneh