Dikatakan, pihaknya sangat berharap pemerintah juga memberikan dukungan kepada toko buku karena hingga saat ini toko buku merupakan salah satu sarana marketing, di mana selama ini masih banyak kebijakan pemerintah yang menghambat pertumbuhan toko buku.
“Tidak perlu membuat buku dengan ratusan halaman untuk memacu kreatifitas, tapi buat kebijakan yang mendorong toko buku tumbuh itu sudah cukup,”terangnya di dalam seminar tentang Masa Depan Pers Indonesia, Tantangan Ekonomi, Politik, Ekonomi di Jakarta, Rabu (19/8)
Di tempat terpisah, menanggapi masalah tuntutan SPS tersebut, Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan RI Ardiansyah Parman menjelaskan, kebijakan penetapan BM bukan merupakan wewenang dan tanggung jawab Depdag meski ketika merancang kebijakan tersebut pihaknya diikutsertakan.
“Nanti akan kami tindak lanjuti dan dibicarakan dengan pihak-pihak terkait demi menjaga kelangsungan industri dalam negeri serta industri kreatif yang sedang dicanangkan,” ujar Ardiansyah ketika ditemui di kantornya.
Sementara itu, mengenai PPN, lanjutnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh pihak SPS
BACA JUGA: KPK Selidiki Korupsi Flu Burung
Pasalnya, jika PPN dihapuskan akan menjadi beban bagi produsenDisisi lain, Ardiyansah melihat industri surat kabar Indonesia masih memiliki peluang tumbuh besar. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia masih tetap membutuhkan data dalam bentuk arsip yang dapat disimpat dan dibaca kembali dalam hal ini koran atau majalah. “Namun, di masa mendatang budaya berpikir, bertindak, dan bereaksi harus dibangun sedemikian rupa sehingga menciptakan SDM yang kreatif,” tegasnya
BACA JUGA: Mebel Vietnam Lebih Diminati Buyer Asing
BACA JUGA: Menkeu Beber Pemda Hobi Perda Bermasalah
(cha/JPNN)BACA ARTIKEL LAINNYA... Pejabat Daerah Setiap Saat Bisa Terjerat Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi