jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan memulai melakukan reformasi penganggaran pada kementeriannya di 2021 nanti.
Hal ini merespons Komisi XI DPR yang berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) sebelum menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan 2021.
BACA JUGA: Tahun Depan Masih Ada Covid-19, Sri Mulyani Pastikan PEN Berlanjut ke 2021
“Saya menyambut baik kalau akan dibentuk panja,” tegas Bu Ani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (7/9).
Dia menjelaskan dalam melakukan reformasi penganggaran 2021 nanti, Kemenkeu tidak lagi mengikuti masing-masing unit di eselon I dalam programnya.
BACA JUGA: Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Realisasi Anggaran PEN Kemensos Sudah 65,5%
“Namun, kami mengorganisasikan melalui tema yang merupakan tanggung jawab bendahara negara,” kata mantan petinggi Bank Dunia itu.
Ani menjelaskan, program yang akan dilakukan adalah pertama, dari sisi penerimaan, kedua mengenai belanja.
BACA JUGA: Defisit Melebar, Misbakhun Ingatkan Bu Sri Mulyani Menghemat Biaya Utang
Kemudian ketiga soal kebijakan fiskal, keempat tentang pembiayaan dan perbendaharaan negara, dan kelima adalah supporting-nya.
“Ini supaya di Kementerian Keuangan itu kolaborasi antarunit menjadi lebih erat karena uang tidak terkotak-kotak di masing-masing unit eselon I,” ungkap dia.
Menurutnya, dalam pendalaman di panja nanti Komisi XI DPR juga bisa melihat dan menguji apakah benar unit-unit eselon I Kemenkeu mau bekerja sama, yang dikunci dalam bentuk anggaran yang disatukan.
Ia mengatakan berbagai program yang dilakukan selama ini oleh unit eselon I ekselusif akan berkolaborasi
“Ini juga tidak mengurangi kebutuhan di masing-masing unit eselon I,” katanya.
dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan rencana kerja anggaran dan kementerian/lembaga Kemenkeu 2021 dan pagu anggarannya.
Menurut Suahasil, RKA/KL Kemenkeu 2021 berangkat dari rencana kerja pemerintah yang pada tahun depan mengangkat tema mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, yang telah ditaruh dalam empat fokus pembangunan RKP dan dirumuskan dalam tujuh prioritas nasional.
Ia menjelaskan dalam konteks stakeholder peran Kemenkeu adalah mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.
Menurut Suahasil, hal ini dicapai dengan lima program kerja.
Pertama, merumuskan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas.
Kedua, mengumpulkan penerimaan negara yang optimal.
Ketiga, menjalankan belanja negara yang berkualitas.
Keempat, mengelola perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko terkendali.
Kelima, menciptakan birokrasi dan layanan yang agile, efektif dan efeisien.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pagu anggaran Kemenkeu bersumber dari dua sumber dana, yakni rupiah murni dan BLU atau badan layanan umum.
Sumber rupiah murni sebesar Rp 34.800.256.579, dan BLU Rp 8.507.021.000 sehingga totalnya adalah Rp 43.307.277.579.
Menurutnya, pagu indikatif awal Kemenkeu untuk 2021 adalah Rp 42.369.024.189.
Kemudian, terjadi penyesuaian Rp 938.253.390 sehingga total pagu anggaran Kemenkeu untuk 2021 adalah sebesar Rp 43.307.277.579.
“Sehingga ada kenaikan Rp 938.253.390 miliar,” kata Suahasil.
Dito Ganinduto mengatakan dalam proses persetujuan rencana kerja dan anggaran Kemenkeu 2021, komisi yang membidagi keuangan dan perbankan itu akan membentuk panja terlebih dahulu.
Menurut Dito, panja akan menggelar rapat pada 9,10, dan 14 September 2020.
“Pengambilan keputusan rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan pagu anggaran tahun anggaran 2021 akan diambil dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) pada 15 September 2020,” kata politikus Partai Golkar itu. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy