jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), bukan berarti bebas dari korupsi.
Sri Mulyani menyampaikan hal ini dalam pembukaan rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2017, di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/9). Acara yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo itu dihadiri para kepala daerah seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Pemerintah Berencana Cari Utang Rp 399,2 Triliun
"Pengelolaan uang negara yang baik bermula dari perencanaaan program dan penggunaan anggaran serta pelaporan. Laporan LKPP berstatus WTP tidak selalu berarti penggunaan anggaran telah efisisen dan bebas korupsi," ujar dia.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, opini WTP tak selalu bermakna bebas korupsi, karena audit tersebut tidak didesain untuk mengukur ada atau tidaknya korupsi.
BACA JUGA: Pemerintah Diragukan Bisa Penuhi Target Pertumbuhan Ekonomi
"Meski saat ini mampu meraih WTP, tapi ancaman terjadinya korupsi masih tetap ada. Terjadinya OTT atas penyelewengan pelaksanaan tugas pemerintahn sangat mencederai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah selaku pengelola keuangan negara," kata menteri keuangan ke-26 itu.
Karena itu, katanya, partisipasi semua pihak baik pemerintahan maupun masyarakat sangat diperlukan dalam mengawal dan mengawasi rangkaian pengelolaan keuangan negara untuk terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Disuntik APBN, 6 BUMN Malah Merugi
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2017 Kurang 4 Bulan, Realisasi Pajak Hanya 53 Persen
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam