jpnn.com, BANJARMASIN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid dengan tindak pidana pencucian uang.
Diketahui, KPK sebelumnya telah menjerat Bupati HSU Abdul Wahid dengan perkara dugaan korupsi suap proyek irigasi.
BACA JUGA: KPK Memperingatkan Sultan Pontianak Kooperatif
"Baik dugaan korupsi maupun pencucian uang akan disidang bersamaan," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Titto Jaelani di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Minggu (3/4).
Sebelumnya, penyidik KPK telah melakukan menyegel dan menyita sejumlah aset usaha milik Abdul Wahid di Kabupaten HSU atau dugaan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi.
BACA JUGA: Nasabah BNI Kehilangan Uang Rp 3,5 Miliar dari Rekening, Begini Kekayaannya
Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin Aris Bawono Langgeng menyebut perkara Abdul Wahid bakal disidangkan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin mulai Senin (11/4) mendatang.
Ketua PN Banjarmasin telah menunjuk majelis hakim pemeriksa dan pengadil perkara tersebut, yaitu Yusriansyah sebagai ketua, Achmad Gawi dan Arief selaku anggota majelis hakim.
BACA JUGA: Pengoplosan Solar Beromzet Miliaran Rupiah Ini Terbongkar
Pada sidang perdana nanti, surat dakwaan bakal dibacakan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, yaitu Titto Jaelani, Hendra Eka Saputra, Fahmi Ari Yoga, dan Rony Yusuf.
Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Banjarmasin, JPU KPK mendakwa Abdul Wahid dengan sejumlah dakwaan alternatif.
Pertama, Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
Alternatif kesatu yang kedua, Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
Dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.
Lalu, dakwaan alternatif ketiga yang kesatu, Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
BACA JUGA: Uang Rp 3,5 Miliar Milik Nasabah BNI Hilang, Menteri BUMN Kena Sentil
Kemudian, alternatif ketiga yang kedua, Pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana. (ant/fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam